30.000 Desa Belum Terlayani PAUD - Kompas.com

30.000 Desa Belum Terlayani PAUD

Kompas.com - 17/09/2012, 02:27 WIB

Palangkaraya, Kompas - Dari sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia, sekitar 30.000 desa di antaranya belum terlayani pendidikan anak usia dini. Selain itu, dari sekitar 31 juta anak, baru sekitar 34,54 persen yang terlayani PAUD.

”Dana sebesar Rp 37,8 miliar disediakan untuk mendorong pelaksanaan PAUD (pendidikan anak usia dini),” kata Direktur Jenderal PAUD Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Lydia Freyani Hawadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (15/9). Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012.

Dana tersebut, kata Lydia, termasuk untuk penyelenggaraan PAUD di desa-desa, pengadaan sarana dan prasarana, serta kegiatan rintisan.

Menurut dia, pemerintah menyediakan bantuan Rp 300 juta untuk pembangunan gedung baru. Dana lain, yakni untuk program rintisan PAUD, sebesar Rp 35 juta.

”Pemerintah menargetkan, angka partisipasi kasar (APK) PAUD sebesar 75 persen dapat tercapai pada tahun 2015,” tuturnya.

Dalam pencapaian target itu, sambung Lydia, dibutuhkan dana sebesar Rp 8 triliun untuk membangun sarana-prasarana PAUD serta Rp 14 triliun untuk gaji atau honor para guru.

Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, kata dia, target akan sulit tercapai jika hanya mengandalkan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

”Perlu dibantu perusahaan melalui corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan). Saya juga menantang pihak mana pun untuk bersungguh-sungguh melaksanakan PAUD,” ujarnya.

Kasus Kalteng

Khusus Kalimantan Tengah yang menjadi tempat penyelenggaraan Hari Aksara Internasional, Lydia menambahkan, APK PAUD di Kalteng sudah cukup baik. Angka itu sebesar 35,71 persen atau di atas rata-rata nasional. Hanya tiga kabupaten di Kalteng dengan APK PAUD lebih rendah daripada angka nasional, yakni Sukamara, Kotawaringin Barat, dan Pulang Pisau.

Angka Sukamara 25,28 persen, Kotawaringin Barat 24,25 persen, dan Pulang Pisau 13,7 persen. Kondisi itu menjadi tantangan bagi para bupati untuk merealisasikan setidaknya satu penyelenggaraan PAUD di setiap desa.

Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD Nonformal dan Informal Kemdikbud Erman Syamsuddin mengatakan, tingkat pelaksanaan PAUD di Kalteng cukup sulit karena secara demografi terdapat banyak sungai. Meski demikian, kondisi geografis tidak bisa dijadikan alasan tidak tercapainya target pelayanan PAUD pada masyarakat.

Menurut Erman, Kalteng menduduki peringkat APK PAUD ke-9 di Indonesia. (BAY)


Editor

Close Ads X