ICW Nilai Positif Rancangan Transparansi APBD Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) memuji rencana calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait programnya dalam menciptakan transparansi anggaran daerah atau APBD. Jokowi menjanjikan akan membuka akses seluas mungkin kepada warga untuk mengawasi APBD DKI Jakarta.

"Itu adalah bagian kampanye yang positif dalam membangun transparansi anggaran bagi publik," kata Abdullah Dahlan, peniliti ICW, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Senin (10/9/2012).

Menurut Abdullah, rencana Jokowi sangat mendukung agenda reformasi birokrasi dan anggaran yang dituju negara ini. Rakyat sebagai pemangku kepentingan utama seluruh kebijakan publik dan kebijakan anggaran berhak mengetahui dan mengawasi langkah yang dilakukan pemerintah.

"Bagaimana pun, uang anggaran pembangunan berasal dari uang rakyat. Karena itu, ke mana anggaran itu disalurkan dan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah, seharusnya diketahui dan disetujui publik," terang Abdullah.

Ia menambahkan, terobosan yang hendak dilakukan Jokowi belum banyak dilakukan baik di lingkup pemerintah pusat maupun daerah. DKI Jakarta hingga saat ini masih tergolong tertutup dalam soal kebijakan anggaran. Tak heran bila nilai APBD DKI pun tak diketahui oleh 90 persen warga.

Jokowi dalam beberapa kesempatan berjanji akan menerapkan transparansi anggaran. Sebagaimana di Solo, akses warga DKI terhadap nilai dan alokasi anggaran dipermudah hingga ke pos-pos hansip dan pos RT-RW.