7 Negara Terancam Sanksi terkait Perdagangan Satwa Liar

JENEWA, KOMPAS.com - Tujuh negara bakal kehilangan izin memperdagangkan puluhan ribu satwa liar setelah delegasi PBB urusan konservasi menjatuhkan sanksi, Kamis (26/7/2012), karena ketujuh negara itu lemahnya regulasi atau gagal mencegah perdagagnan satwa liar.

Tujuh negara tersebut adalah Komoro, Guinea-Bissau, Paraguay, Nepal, Rwanda, Kepulauan Solomon dan Suriah. Konsensus tercapai dan sanksi siap dijatuhkan per 1 Oktober 2012 nanti.

Dengan sanksi itu, Juan Carlos Vasquez, juru bicara PBB, mengatakan, tujuh negara tak berhak memperdagangkan 35.000 spesies yang diatur dalam Convention in International Trade in Endangered Species (CITES).

Para pihak yang bergabung dalam pertemuan CITES oleh Program Lingkungan PBB setuju menjatuhkan sanksi pada Komoro, Guinea Bissau, Paraguay dan Rwanda karena lemahnya perangkat hukum dalam perdangan satwa liar.

Para pihak juga setuju untuk menjatuhkan sanksi pada Guinea-Bissau, Nepal, Rwanda, Kepulauan Solomon dan Syria karena gagal melaporkan aktivitas perdagangan satwa liar seperti yang diatur dalam CITES.

Untuk terhindar dari ancaman sanksi itu, tujuh negara kini harus menuliskan laporan tahunan terkait perdagangan satwa liar tersebut ke CITES maksimal 1 Oktober 2012 nanti.

Menurut CITES, sekitar 97 persen satwa liar diperdagangkan sebagai makanan, produkn hutan, material bangunan, pakaian, perawatan kesehatan, ornamen, koleksi dan keperluan religius. 3 persen lainnya dilarang diperdagangkan.

CITES memperkirakan, perdagangan satwa liar menghasilkan antara 350 0 530 dollar AS per tahun atau 2 miliar dollar AS dalam kurun waktu lima tahun dari 2006 hingga 2010.

Jaringan perdagangan satwa liar TRAFFIC melaporkan, perdagangan satwa liar meningkat signifikan dari sekitar 160 juta dollar pada awal 1990an.

Sementara hal itu berlangsung, perdagangan ilegal menjadi masalah utama. Banyak negara gagal menerapkan sanksi pada para pelakunya.