Biaya Izin Ekskavasi Sangat Mahal

Tanah Datar, Kompas - Penelitian arkeologis bawah laut di Indonesia cenderung tidak berkembang dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini di antaranya disebabkan mahalnya biaya pengurusan izin penyelaman untuk kepentingan ekskavasi arkeologis di bawah laut itu.

Prof Dr John N Miksic dari National University of Singapore, yang juga pakar arkeologi Asia Tenggara, mengatakan, mahalnya biaya perizinan menyebabkan banyak sekali situs arkeologi bawah air terabaikan begitu saja. Banyak pula situs yang rusak terkena pukat harimau.

Ia mengatakan, mahalnya izin penyelaman untuk kepentingan ekskavasi arkeologis itu disebabkan tidak adanya pembedaan antara kepentingan penelitian dan pencarian barang muatan kapal tenggelam. Menurut Miksic, izin itu bahkan mencapai kisaran 250.000 dollar AS.

Selain biaya perizinannya sangat mahal, Indonesia juga tidak memiliki sarana khusus untuk melakukan riset dan ekskavasi arkeologis bawah laut. ”Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Thailand dan Filipina justru memiliki kapal yang memadai untuk melakukan ekskavasi arkeologis bawah laut,” katanya.

Miksic menambahkan, untuk memperkuat jejaring penelitian arkeologi bawah laut, tahun lalu telah dilakukan pertemuan di antara negara-negara di Asia Tenggara. ”Rencananya, November dilakukan lagi pertemuan serupa di Hainan, China,” katanya.

Menurut dia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus memiliki sikap yang sama soal arkeologi bawah air. Selain dahulunya merupakan jalur perdagangan yang sama, barang yang ditemukan juga hampir mirip. Di sisi lain, China memiliki sikap yang berbeda soal situs bawah air yang diklaim miliknya.

Penyelam profesional di Padang, Mabruri Tanjung, mengatakan, saat ini kalangan peneliti bawah air sedang menunggu rancangan peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (INK)