Butuh Dana Miliaran untuk Lepas Liarkan Orangutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program rehabilitasi orangutan sudah dilakukan, salah satunya oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Namun, pelepasliarannya menghadapi kendala.

"Di dua kandang kami, sudah ada 850 orangutan, 600 sudah siap dilepasliarkan. Sudah kita kasih sekolah, kita kasih sehat, tinggal kirim ke hutan," kata Bungaran Saragih selaku Chairman BOSF saat ditemui di Indonesia Endangered Species Forum, Selasa (10/1/2012) di Jakarta.

Sayangnya, banyak hutan yang tidak memenuhi standar untuk hidup orangutan. Hutan di Kalimantan terdegradasi dan terfragmentasi. Untuk satu orangutan, butuh lahan minimal 150 hektar. Antara orangutan Kalimantan tengah dan timur tak bisa dicampur.

Di Kalimantan Timur, kata Bungaran, saat ini sudah ada 86.000 hektar hutan tempat pelepasan orangutan. Kebutuhan kini ada di Kalimantan Tengah karena jumlah orangutan di wilayah tersebut juga lebih banyak. Setidaknya, dibutuhkan 120.000 hektar lagi di kawasan itu.

Bungaran meminta Kementerian Kehutanan untuk serius dalam mempertahankan hutan yang ada dan merehabilitasi yang sudah rusak. Menurutnya, program penanaman pohon yang dicanangkan pemerintah tidak sama dengan rehabilitasi hutan.

Selain lahan, kendala lain adalah soal uang. BOSF atau lembaga swadaya masyarakat lain tidak punya cukup dana untuk membiayai pelepasan dan penanganan hingga 2 tahun waktu pelepasan. "Kita butuh uang sebab kita harus pakai helikopter. Misalnya, seperti di Kalimantan Timur, dari tempat rehabilitasi ke hutan butruh 1,5 jam, kalau sewa harus bolak-balik. Kita butuh paling nggak 3,5 jam. Satu jam bisa Rp 60 jutaan," urai Bungaran.

Untuk mengatasi hal ini, Bungaran meminta keterlibatan kalangan bisnis. Konservasi bukan hanya urusan pemerintah dan LSM, tapi juga menjadi tanggung jawab pebisnis. "Dunia usaha punya uang, pemerintah punya kekuasaan, NGO punya hati. Kalau digabungkan akan berjalan," ucap Bungaran.