Transgenik Bukan Solusi

Kompas.com - 22/10/2011, 03:46 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Tanaman transgenik produk korporasi dinilai bukan solusi bagi ancaman krisis pangan Indonesia. Benih, pupuk, insektisida, dan pendukung lain yang harus dibeli petani justru menciptakan ketergantungan tinggi. Petani pun akan terpuruk dan kian tak berdaulat.

Penilaian ini diungkapkan ahli proteksi tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanu Triwidodo; Ketua Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko; dan Koordinator Nasional Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia, TO Suprapto, yang dihubungi secara terpisah, Jumat (21/10).

Tejo mengatakan, pengalaman penanaman kapas transgenik di Sulawesi Selatan, sepuluh tahun lalu, bisa menjadi pengalaman berharga pemerintah. Saat itu, petani dijanjikan harga benih Rp 40.000 per kilogram dengan harga jual Rp 2.600. Sebelum panen, harga benih naik Rp 100.000 per kilogram, sedangkan harga jual turun Rp 2.200.

Hasil panen pun tak seperti janji, 3-4 ton kapas per hektar. Seluas 70 persen lahan panen kurang dari 1 ton. ”Sebagian lagi gagal,” kata Tejo, kemarin.

Hermanu Triwidodo mengatakan, pemilihan benih transgenik bukan solusi peningkatan produktivitas mengatasi krisis pangan. Benih sebaik apa pun jika ditanam di lahan dengan pengairan jelek hasilnya akan buruk.

Soal keberpihakan

Menurut Hermanu, masalah utama penyediaan pangan adalah soal minimnya keberpihakan pada petani, seperti alih fungsi lahan tak terkendali, degradasi lahan pertanian, dan infrastruktur yang tak ditambah atau diperbaiki, serta penanganan pascapanen. Hal-hal inilah yang harus diatasi sehingga petani berbekal pengetahuan alamnya bisa memperoleh benih unggul.

”Soal benih, petani kita banyak yang sudah menemukan hasil bagus melalui penyilangan sendiri,” ucapnya. Kreativitas itu perlu diapresiasi dan didukung.

Menurut TO Suprapto, petani tradisional awam dengan transgenik. ”Petani itu butuh bibit yang bisa ditanam dan bisa dibibitkan (sendiri),” ucapnya.

Bagi petani, menggantungkan benih kepada perusahaan sangat membebani. Dengan teknologi rekayasa genetika yang hanya dikuasai korporasi, bibit beserta sarana penunjang, seperti pestisida dan pupuk, akan ditentukan perusahaan. Petani akan dilarang memuliakan benih sendiri karena terkendala paten dagang.

Akibatnya, petani bergantung penuh pada perusahaan, dan petani akan terus merugi.

Diberitakan, 5 Oktober 2011, Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Mentan Nomor 61/ 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas. Alasannya, mempercepat dan mengatasi hambatan regulasi terkait Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. (ICH)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.