JAKARTA, KOMPAS.com — Isu lingkungan dan penyelesaian kasus-kasus ekologi di Indonesia belum menjadi pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perombakan kabinetnya. Ini tampak dalam pidato SBY ataupun evaluasi kinerja menterinya terkait dampak lingkungan yang terjadi di kementerian masing-masing.
"Tidak ada kriteria yang coba dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) atau dari Presiden sendiri untuk melihat dan mempertimbangkan berbagai kasus lingkungan," kata Berry Nahdian Furqon, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jumat (14/10/2011), di Jakarta.
Mereka menggelar konferensi pers dalam menyambut hari jadi ke-31 Walhi. Hal ini menunjukkan Presiden SBY yang dalam sejumlah forum dilihat sebagai pemimpin negara yang peduli lingkungan, hanya dilihat secara spasial.
Sejumlah kebijakan prolingkungan yang dihasilkan SBY tidak dibarengi dengan koreksi atau evaluasi kebijakan-kebijakan lain yang menabrak kebijakan prolingkungan.
"Misalnya, dalam rencana penurunan emisi gas rumah kaca 26 persen, tidak ada evaluasi untuk mengoreksi sejumlah pertambangan dan perkebunan," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.