KPK Sambut Baik Instruksi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan agar KPK berkoordinasi dengan Polri dalam mencari, menangkap, dan membawa pulang M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Nazaruddin merupakan tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dia kini berada di Singapura. Wakil Ketua KPK M Jasin menyampaikan hal tersebut di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/7/2011).

"Kalau ada itu (instruksi presiden), lebih baik," kata Jasin.

Menurut dia, instruksi Presiden akan memperkuat koordinasi antara KPK dan Polri terkait pemulangan Nazaruddin. "Lebih baik karena ada koordinasi antar lembaga penegak hukum," ucap Jasin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menginstruksikan agar KPK berkoordinasi dengan Polri untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin.

"Dengan demikian, yang bersangkutan bisa memenuhi kewajiban hukum di KPK," kata Julian (1/7/2011).

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Kamis (30/6/2011) menyampaikan, sejak awal Presiden ingin agar dugaan korupsi yang menjerat Nazaruddin itu terbuka. Kasus tersebut, katanya, tidak perlu ditutup-tutupi karena membebani Partai Demokrat sekaligus pemerintahan Yudhoyono. Daniel juga menyampaikan, pemerintah Indonesia berharap agar Singapura, tempat dimana Nazaruddin berada dapat membantu pemberantasan korupsi di Indonesia.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Denny Indrayana menegaskan, Presiden Yudhoyono selalu menghormati proses penegakan hukum dan mendukung setiap langkah KPK dalam memberantas korupsi.

KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka karena diduga menerima sejumlah uang suap terkait pembangunan wisma atlet SEA Games. Kasus itu juga melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Anak Negeri, Mohamad El Idris.