Asing Terus Incar Lahan Sawit

Jakarta, Kompas - Kenaikan harga pangan di tengah meningkatnya harga bahan bakar fosil membuat bisnis kelapa sawit semakin kemilau. Persaingan memperoleh lahan untuk perkebunan kelapa sawit semakin ketat di tengah tren kenaikan kepemilikan konsesi oleh asing.

Indonesia memiliki 7,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam seluas 5,7 juta hektar. Saat ini, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dunia dengan volume 21,6 juta ton dan mengekspor 15,5 juta ton tahun 2010.

Bersama Malaysia, Indonesia memasok 87 persen CPO di pasar minyak nabati internasional. Walaupun demikian, sebagian produksi CPO Indonesia diperkirakan diproduksi perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Malaysia yang memiliki konsesi di Kalimantan dan Sumatera.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (26/5), menegaskan, Kementerian Kehutanan telah mencabut izin prinsip pencadangan area hutan seluas 3 juta hektar untuk 251 investor perkebunan kelapa sawit yang tidak menunjukkan kemajuan pengelolaan. Pemerintah memutuskan mengalihkan hak penguasaan kawasan hutan tersebut kepada pengusaha nasional yang lebih serius bekerja.

”Hal ini penting supaya kita tetap mempunyai lahan yang cukup untuk memproduksi bahan pangan dan energi demi kesinambungan ekonomi nasional di masa depan,” ujar Menhut.

Saat ini, investor asing menguasai sedikitnya 2 juta hektar konsesi perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar merupakan kelompok-kelompok usaha perkebunan raksasa dari Malaysia, seperti Golden Hope dan Syme Darbi.

Investor asing masih mengincar konsesi lahan di Indonesia karena posisi yang strategis sebagai negara tropis dan masih memiliki sedikitnya 30 juta hektar kawasan hutan krisis yang berpotensi menjadi perkebunan kelapa sawit, karet, dan tebu.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menyatakan bahwa tingkat kepemilikan asing di perkebunan kelapa sawit Indonesia tergolong tinggi mencapai 50 persen dari total 9,5 juta hektar lahan. Jika tidak segera dikontrol, kondisi ini berpotensi menghambat program pemerintah di bidang revitalisasi perkebunan, sulitnya mengupayakan kenaikan upah petani, dan tidak maksimal dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Mustafa Abubakar mengatakan, Kementerian BUMN mendukung rencana pemerintah untuk menghentikan sementara izin investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dan karet oleh investor asing.

”Sejalan dengan itu, pengusaha nasional dan lokal harus memanfaatkan kesempatan besar ini. Asumsinya, jika jumlah dan luas lahan perkebunan yang dimiliki investor dalam negeri bisa meningkat, dampak positif yang dirasakan juga signifikan,” kata Mustafa.

Berdasarkan Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Kementerian Kehutanan, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang berpotensi untuk digarap langsung saat ini mencakup 30 juta hektar. Wilayahnya tersebar di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan.

Manajer Kampanye Air dan Pangan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) M Islah menilai, Indonesia belum memiliki kedaulatan di kelapa sawit.(ITA/WSI/SAH/HAM/ONI)