Sultan: Liberisasi Gerus Kearifan Lokal

YOGYAKARTA, KOMPAS.com--Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan liberalisasi telah menggerus kearifan lokal, sehingga pertimbangan materi menjadi dasar utama dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

"Liberalisasi yang merupakan aspek eksternal telah menggerus kearifan lokal. Kondisi itu menyebabkan aspek materi menjadi pertimbangan utama dalam melakukan proses berbangsa dan bernegara," katanya dalam sosialisasi Nasional Demokrat (Nasdem) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, masing-masing etnik di Indonesia telah mempunyai nilai sebagai kearifan lokal yang dibangun para pendiri etnik tersebut sebelum Republik Indonesia (RI) ada. Bangsa ini telah mempunyai peradaban sendiri, yang ditandai dengan lima karakter yang mewarnai etnik.

"Kelima karakter itu adalah menu makanan, cara berpakaian, bahasa, tradisi, dan filosofi. Semua itu berhak untuk dipertahankan," kata Sultan yang juga Gubernur DIY.

Ia mengatakan berbagai etnik itu telah memberi kontribusi bagi RI, tetapi tampaknya sekarang mereka tidak diurusi. Kondisi tersebut mungkin karena orang lupa bahwa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika adalah yang majemuk itu satu, dan yang satu harus mengakui perbedaan.

"Mereka harus saling menghormati tanpa membedakan latar belakang dan tidak boleh ada yang mendominasi. Pihak yang mayoritas harus bisa memberi rasa tenteram bagi yang minoritas," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang adalah kepentingan golongan atau kelompok menjadi kekuatan baru dalam proses berbangsa dan yang lain dikalahkan.

"Saya berharap melalui Nasdem sebagai gerakan perubahan untuk restorasi bahwa kita harus bisa membangun masa depan yang didasari tetap tegaknya Ketuhanan dan keadilan bagi seluruh rakyat," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Syamsul Muarif mengatakan organisasi masyarakat itu ingin membangun politik solidaritas, yang berarti menata kembali demokrasi melalui partisipasi rakyat dari tingkat lokal hingga terbentuknya solidaritas nasional melalui jalur partai politik dan nonpartai politik, memantapkan reformasi birokrasi sebagai pelayan rakyat, dan bukan alat kekuasaan.

Menurut dia, Nasdem juga ingin menggerakkan ekonomi emansipatif dan partisipatif, yang berarti menggerakkan potensi manusia yang produktif, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bergotong royong, bernilai tambah, dan berwatak nasional, keberpihakan kepada UMKM, dan restorasi industri dasar dan industri olahan.

"Nasdem juga ingin menumbuhkembangkan budaya gotong royong, yang berarti merestorasi pendidikan karakter bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, kebebasan berekspresi, solidaritas sosial, penghargaan terhadap budaya lokal, membangun ilmu pengetahuan berbasis warisan budaya bangsa, memajukan teknologi tepat guna, dan kelestarian ekologi," katanya.

Sosialisasi diikuti sekitar 400 peserta dari lima kabupaten dan kota di DIY, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, Wakil Sekjen Perempuan, Pemuda, Mahasiswa Melkiades Laka Lena, Wakil Sekjen Organisasi dan Keanggotaan Samuel Nitisaputra, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, dan Wakil Bupati Gunung Kidul Badingah.