4.300 Hektar Hutan Bakau Rusak Parah

SEMARANG, KOMPAS.com - Dinas Kehutanan Jawa Tengah mencatat hutan bakau di provinsi ini yang mengalami kerusakan serius saat ini mencapai sekitar 4.300 hektar, yang antara lain disebabkan adanya peralihan fungsi hutan menjadi tambak.

"Total hutan bakau di Jateng yang saat ini rusak, tepatnya seluas 4.373,42 hektar," kata Kepala Dinas Kehutanan Jateng Sri Puryono, di Semarang, Senin (22/11/2010).

Ia menyebutkan beberapa daerah yang hutan bakaunya mengalami kerusakan cukup berat berada di wilayah Pantai Utara Jateng, seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.

Kerusakan tersebut dipicu oleh perubahan fungsi lahan bakau untuk berbagai kepentingan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penting dan manfaat hutan bakau bagi kehidupan.

"Kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan pesisir dan lemahnya penegakan hukum turut memperparah tingkat kerusakan hutan bakau, meski upaya pencegahan dan rehabilitasi kerusakan hutan bakau terus dilakukan," katanya.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk mengurangi luas kerusakan hutan bakau, seperti pembentukan Tim Pembina dan Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Jateng pada 2009 lalu.

"Berbagai upaya pelestarian hutan bakau telah dilakukan, seperti penanaman bibit, pemeliharaan, serta pemanfaatan hutan bakau, terutama di beberapa daerah, seperti Brebes, Batang, Jepara, dan Rembang," katanya.

Berbagai upaya pelestarian dan rehabilitasi itu, setidaknya berhasil memulihkan kondisi hutan bakau seluas 7.346 hektar seperti sedia kala.

"Luasan hutan bakau yang rusak memang sedikit berkurang, namun luasan wilayah yang masih rusak masih sangat besar dan jauh dari diinginkan. Karena itu, kami akan terus melakukan upaya rehabilitasi," katanya.

Pembimbing Kelompok Studi Ekosistem Teluk Awur (KeSEMat), Rudhi Pribadi yang juga menjadi pembicara mengatakan pelestarian dan pemulihan hutan bakau secara maksimal perlu koordinasi pemerintah dan masyarakat.

"Masyarakat pesisir kurang memahami pentingnya hutan bakau, karena itu harus dilakukan pendekatan partisipatif, melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai keuntungan dan kerugian hutan bakau," katanya.

Selain itu, tingkat perekonomian masyarakat pesisir yang kurang juga harus diperhatikan, misalnya diajari berbagai pemanfaatan hutan bakau yang bisa mendongkrak perekonomian.

"Banyaknya institusi yang terlibat dalam pengelolaan hutan bakau menjadi permasalahan yang tidak kalah penting, sebab hingga saat ini belum terbangun sinergitas antar institusi dalam pengelolaannya," kata Rudhi.