Masalah Lingkungan Tak Ditangani Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, WALHI mencatat, terhadap masalah-masalah lingkungan pemerintah tidak serius dan cenderung memarjinalkan masyarakat sebagai pemilik Sumber Daya Alam (SDA). Di lain pihak, pemerintah justru menyediakan "jalan tol" bagi para investor untuk melakukan eksploitasi besar-besaran.

Demikian disampaikan Deputi Direktur WALHI, Ali Akbar, dalam bincang-bincang dengan Kompas.com, pada Jumat (22/10/2010), di kantor WALHI, Jakarta. "Dari 1.000 bencana selama satu tahun ini hanya satu persen yang merupakan bencana alam. Dari sini kita bisa lihat kebijakan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup sangat minim," ujar Ali.

Berdasarkan data yang dihimpun WALHI, dalam kurun waktu di tahun 2010 ini, bencana-bencana yang terjadi di masa pemerintahan SBY didominasi 38 persen banjir, 15 persen kekeringan, dan 14 persen kebakaran hutan. Sementara itu, ia juga melihat adanya keseimbangan alam yang bergeser yang menyebabkan bencana ekologis yang tidak akan bisa kembali kembali seperti semula.

"Di sini ada paradigma yang salah di kalangan petinggi negara yang melihat kekayaan alam Indonesia adalah lahan potensial untuk dieksploitasi habis-habisan yang membuat kerusakan alam dihitung dengan angka ekonomis," ucapnya.

Padahal, menurut Ali tingginya laju eksploitasi tidak sepadan dengan tingginya biaya penangggulangan kembali akibat kerusakan alam dan konflik sosial yang ditimbulkannya bagi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, volume ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2009 mencapai 26.829 juta ton dan batubara 234.793 juta ton. Kedua sektor ini dianggap menimbulkan problem lingkungan dan sosial dalam skala yang sangat masif sepanjang lima tahun terakhir.

Akan tetapi, besarnya volume ekspor tersebut tidak berpengaruh bagi penerimaan negara. Penerimaan SDA tahun 2009 sebesar Rp 139 triliun misalnya, hanya memberikan kontribusi sekitar 16 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp 871 triliun.