Penyerapan APBD Kecil

Kompas.com - 15/10/2010, 04:26 WIB

Banda Aceh, Kompas - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2010 masih meleset dari target yang ditentukan, yaitu 54,72 persen atau kurang 9,28 persen dari target semula 64 persen pada Oktober 2010.

Beberapa kendala di lapangan, termasuk ego pemerintah setiap kabupaten/kota, masih cukup tinggi.

Gubernur NAD Irwandi Yusuf dalam rapat pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di Banda Aceh, Kamis (14/10), mengatakan, meski meleset dari target, dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, pencapaian hingga Oktober 2010 tergolong cukup baik. ”Harus terus ditingkatkan,” katanya.

Kepada para kepala dinas dan lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi NAD, Irwandi mengatakan, ia akan terus memantau daya serap anggaran di tiap kantor. Dia juga meminta para kepala dinas agar memberikan penjelasan yang masuk akal bila daya serap anggaran tidak seperti yang ditargetkan.

Di samping itu, Irwandi juga menyatakan, setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan harus segera dicari penyelesaiannya agar pembangunan tidak terhenti. Bila perlu bantuan aparat penegak hukum, katanya, pemerintah tidak segan-segan memintanya.

Taqwallah, Ketua Tim Pengendalian dan Percepatan Kegiatan (P2K) Pemprov NAD, menerangkan, dari seluruh SKPA, hanya 19 SKPA yang memiliki daya serap anggaran lebih dari 64 persen. Sementara 10 SKPA yang memiliki daya serap di bawah 54 persen atau tergolong rendah di antaranya Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Sosial, serta Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.

Taqwallah juga menjelaskan, dari anggaran senilai Rp 2,843 triliun yang dibagi dalam 3163 paket kontrak, sebanyak 455 di antaranya masuk dalam kategori berisiko tinggi. Risiko tinggi yang dimaksud adalah tidak bisa diselesaikan hingga batas akhir tahun anggaran.

Total nilai seluruh paket yang berisiko tinggi adalah Rp 505,6 miliar. Sebanyak 265 paket senilai Rp 359,4 miliar di antaranya sama sekali belum dilelang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NAD Yani dalam penjelasannya mengatakan, salah satu hal yang menyebabkan rendahnya daya serap anggaran adalah masih tingginya ego pemerintah di setiap kabupaten/kota.

Dia mencontohkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

Yani menjelaskan, Pemerintah Kota Lhokseumawe membangun rumah sakit umum daerah di wilayahnya meski sudah terdapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mendesak pemerintah provinsi untuk membangun rumah sakit dengan tipe yang sama.

”Namun, Pemerintah Provinsi Aceh Utara mengaku tidak sanggup membiayai operasional perawat dan dokter,” katanya.

Yani mengatakan, pihaknya hanya akan merekomendasikan satu rumah sakit umum di wilayah Aceh Utara sebagai rumah sakit rujukan. Sementara RSUD Cut Meutia di Lhokseumawe akan direkomendasikan sebagai rumah sakit ibu dan anak. (MHD)


Editor

Close Ads X