Asing Harus Kompensasi Karbon Konservasi

Jakarta, Kompas - Investor asing, terutama dari negara maju sumber emisi karbon, harus bersedia membayar kompensasi penyerapan karbon dari hutan Indonesia.

Tuntutan negara maju agar Indonesia menghentikan sementara pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk menekan emisi karbon sulit diterima karena menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam diskusi ”Moratorium Konversi Hutan: Dilema antara Kepentingan Ekonomi Nasional dan Politik Internasional” yang diselenggarakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Kamis (7/10). ”Hampir tidak ada orang asing yang mau membayar kompensasi atas hutan konservasi. Sasaran mereka semata-mata hutan produksi,” ujar Elfian.

Dari 136 juta hektar kawasan hutan, 54 juta hektar di antaranya adalah hutan konservasi dan lindung. Indonesia juga memiliki 20 juta hektar lahan gambut dengan cadangan karbon senilai 39 miliar dollar AS per tahun.

Menurut anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Maulida, pihaknya meragukan komitmen negara maju membeli karbon. Hal ini tampak dari tarik ulur penentuan harga karbon di pasar internasional yang tak kunjung ditetapkan.

Pemerintah tidak melibatkan DPR dalam membuat perjanjian itu. Ini dipertanyakan karena bisa memengaruhi program pembangunan nasional. (Ham)