Perusak Hutan Harus Ditindak

Kompas.com - 17/08/2010, 14:56 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menilai perambahan kawasan hutan oleh penambangan liar dan perkebunan telah begitu masif. Upaya penertiban secara persuasif sulit dilakukan sehingga Kementerian Kehutanan meminta penegakan hukum yang lebih tegas.

Hal ini disampaikan seusai memimpin rapat pimpinan jajaran Eselon I Kementerian Kehutanan di Jakarta, Senin (16/8/2010). Sampai saat ini baru 10 gubernur merespons surat Menteri Kehutanan Nomor S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 22 Februari yang meminta laporan soal perambahan kawasan hutan di wilayah masing-masing.

"Ilegal mining dan perambahan oleh perkebunan yang begitu masif tidak mudah pembahasannya. Tidak ada pilihan dan menurut undang-undang harus ditegakkan hukum, ini yang lagi diproses dan diatur langkah-langkah berikutnya," kata Zulkifli Hasan.

Saat ini ada 20 juta hektar kawasan hutan eks-hak pengusahaan hutan (HPH) yang tidak dibebani izin dan diserahkan pengawasannya kepada pemerintah daerah. Namun, pengawasan yang lemah turut memicu sebagian ka wasan hutan telah beralih fungsi, termasuk 3 juta hektar hutan yang telah menjadi perkebunan tanpa izin.

Sepuluh gubernur yang telah melaporkan perambahan hutan adalah Sumatera Utara (23 kasus perkebunan tanpa izin), Kalimantan Timur (42 kasus perkebunan dan 181 kasus pertambangan), Sulawesi Tenggara (6 kasus perkebunan dan tambang tanpa izin), Lampung ( 5 kasus tambang ilegal), Kalimantan Tengah (456 kasus tambang tanpa izin dan 964.000 hektar kebun tanpa izin), Bangka Belitung (87 tambang dan kebun tanpa izin), Nanggroe Aceh Darussalam (49 kasus tambang tanpa izin), Papua Barat (13 kasus tambang tanpa izin), Papua (7 kasus tambang tanpa izin), dan Bali (58 sertifikat terbit di kawasan hutan).

Menurut Menhut, perkembangan laporan tersebut akan terus dievaluasi dan dipantau realisasi di lapangan. Kementerian Kehutanan mendesak agar langkah penegakan hukum berjalan simultan agar upaya penurunan penggundulan hutan dan degradasi lahan bisa berhasil.

"Kami akan koordinasikan dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan tim gabungan penegakan hukum kehutanan agar (laporan yang masuk) terus ditindaklanjuti. Saya tidak ingin ditangani tetapi tidak ada langkah yang pasti atau tidak ada hasil," ujar Zulkifli.

Penegakan hukum kehutanan kini menjadi tuntutan utama. Pengawasan yang lemah dan pemekaran wilayah yang kurang menghitung daya dukung kawasan membuat tekanan terhadap hutan semakin berat.

Hal ini juga terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sedikitnya 15.000 hektar hutan produksi di kawasan penyangga TNGL sudah dirambah pengusaha perkebunan kelapa sawit dan b aru 7.000 hektar yang telah dikembalikan ke pemerintah melalui Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL).

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori menambahkan, tim penegakan hukum akan segera turun ke lapangan. Darori telah menyurati para bupati yang tak kunjung melaporkan perambahan hutan di wilayahnya melalui gubernur untuk mempersiapkan data untuk memaparkan di hadapan tim penegak hukum pusat.

"Mereka nanti wajib mengekspos pelanggaran kawasan hutan di kantor Polda. Kami akan mulai dari Kalimantan. Memang tidak mudah penegakan hukum kehutanan ini," ujar Darori.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Minyak Terbaik untuk Kesehatan, Salah Satunya Minyak Zaitun

5 Minyak Terbaik untuk Kesehatan, Salah Satunya Minyak Zaitun

Oh Begitu
Ikan Pari Manta, Ikan Pari Terbesar di Dunia yang Terancam Punah

Ikan Pari Manta, Ikan Pari Terbesar di Dunia yang Terancam Punah

Oh Begitu
Studi Ungkap Sebelum Dikorbankan untuk Persembahan Dewa, Anak Suku Inca Diberi Obat Halusinasi

Studi Ungkap Sebelum Dikorbankan untuk Persembahan Dewa, Anak Suku Inca Diberi Obat Halusinasi

Oh Begitu
Perubahan Iklim Bikin Jam Tidur Terganggu, Kok Bisa?

Perubahan Iklim Bikin Jam Tidur Terganggu, Kok Bisa?

Fenomena
CDC Ungkap Bukti Infeksi Adenovirus Sebabkan Hepatitis Akut Misterius pada Anak

CDC Ungkap Bukti Infeksi Adenovirus Sebabkan Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Oh Begitu
Mengidolakan Berlebih, Bisa Jadi Tanda Hubungan Parasosial

Mengidolakan Berlebih, Bisa Jadi Tanda Hubungan Parasosial

Kita
5 Penyakit Ginjal yang Paling Umum, Salah Satunya Batu Ginjal

5 Penyakit Ginjal yang Paling Umum, Salah Satunya Batu Ginjal

Kita
6 Cara Mencegah Kanker Usus seperti yang Diidap Achmad Yurianto Sebelum Meninggal Dunia

6 Cara Mencegah Kanker Usus seperti yang Diidap Achmad Yurianto Sebelum Meninggal Dunia

Kita
5 Kebiasaan Makan yang Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh

5 Kebiasaan Makan yang Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh

Kita
Daur Ulang Limbah Kayu Hasilkan Material Lebih Kuat dari Baja

Daur Ulang Limbah Kayu Hasilkan Material Lebih Kuat dari Baja

Oh Begitu
Gejala Virus Hendra pada Manusia dan Cara Mencegahnya

Gejala Virus Hendra pada Manusia dan Cara Mencegahnya

Kita
Dikenal Punya Sengatan Berbisa, Bagaimana Kalajengking Kawin?

Dikenal Punya Sengatan Berbisa, Bagaimana Kalajengking Kawin?

Oh Begitu
7 Gejala Cacar Monyet dan Perbedaannya dengan Gejala Cacar

7 Gejala Cacar Monyet dan Perbedaannya dengan Gejala Cacar

Oh Begitu
Ketahui Penyebab dan Faktor Risiko Kanker Usus, Penyakit yang Diidap Achmad Yurianto Sebelum Meninggal

Ketahui Penyebab dan Faktor Risiko Kanker Usus, Penyakit yang Diidap Achmad Yurianto Sebelum Meninggal

Kita
Perkuat Informasi Maritim di Perairan Indonesia, BMKG Lepaskan Drifter dan Floats di Selat Makassar

Perkuat Informasi Maritim di Perairan Indonesia, BMKG Lepaskan Drifter dan Floats di Selat Makassar

Oh Begitu
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.