OKI Desak China Perhatikan Etnis Uighur

BEIJING, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu, Selasa (22/6), meminta China menyamakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Xinjiang dengan lebih memperhatikan minoritas Uighur.

Permintaan Ihsanoglu itu disampaikan setelah ia menyelesaikan kunjungan ke Xinjiang menjelang peringatan kerusuhan etnis mematikan pada Juli mendatang. "Kami berharap perkembangan di bidang budaya selaras dengan bidang ekonomi," kata Ihsanoglu kepada wartawan di Beijing sebelum meninggalkan China.

Ihsanoglu tiba pekan lalu untuk kunjungan tujuh hari, pertama kalinya ke China bagi kepala organisasi Islam yang beranggotakan 57 negara, dan mengunjungi Xinjiang selama dua hari, wilayah barat laut China tempat bermukim Muslim tradisional. Pemerintah setempat telah mempersiapkan peringatan kekerasan berdarah pada 5 Juli, yang melibatkan perseteruan antara etnis Muslim Uighur melawan kelompok etnis dominan China, Han, yang menyebabkan hampir 200 orang tewas, menurut perkiraan pemerintah.

Kerusuhan di ibu kota Urumqi memancing protes keras tahun lalu di beberapa negara Muslim atas perlakuan pemerintah Xinjiang terhadap delapan juta penduduk Uighur, yang telah lama diduga mendapat tekanan politik, agama dan budaya oleh Beijing. Sejak kerusuhan tersebut, China mengatakan telah menyerahkan 10 miliar  yuan (1,5 milyar dolar AS) sebagai dana bantuan pembangunan kawasan tersebut yang dimulai 2011 guna meningkatkan standar kehidupan Uighur dan meredam ketidakpuasan. Namun, Uighur mengeluh dana pembangunan pemerintah untuk kawasan tersebut hanya menguntungkan imigran Han yang mengancam akan menukar kebudayaan mereka.

Ihsanoglu menolak untuk berkomentar lebih lanjut mengenai harapan OKI terhadap Xinjiang, sebaliknya memuji upaya China karena meningkatkan pembangunan. Ihsanoglu, yang bertemu dengan sejumlah kepala pemerintah di Xinjiang, mengatakan China telah berjanji untuk meningkatkan pendapatan per kapita di wilayah tersebut sehingga mencapai rata-rata nasional pada 2015. "Saya pikir ini upaya yang serius dari pemerintah untuk menangani masalah kerusuhan," katanya.