HKM Bisa Cegah Laju Kerusakan Hutan

Bandar Lampung, Kompas - Laju kerusakan hutan lindung di Lampung dalam 13 tahun terakhir berlangsung masif. Untuk pencegahannya, pemerintah mulai menggencarkan konsep hutan kemasyarakatan.

Saat ini, berdasarkan data Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (Watala) yang diperoleh, Selasa (20/4), luas areal hutan lindung yang dikelola dengan pola HKM 30.000 hektar dengan 12.000 petani hutan.

Namun, jumlah ini masih jauh dari target yang diinginkan, yaitu 400.000 hektar. ”Dari jumlah 30.000 hektar HKM yang sudah berjalan, baru 20.000 hektar di antaranya yang mendapat izin definitif dari Kementerian Kehutanan,” kata Direktur Eksekutif Watala Rini Pahlawanti.

Pola HKM merupakan salah satu skema yang mengambil jalan tengah antara upaya pelestarian hutan dan pemanfaatannya. ”HKM di Lampung menjadi salah satu yang paling progresif perkembangannya. Dengan pola ini, masyarakat bisa sejahtera dan hutan tetap lestari,” ujar Rini.

Di Lampung, daerah yang sudah menerapkan HKM antara lain Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Utara dan Bandar Lampung. Bahkan, telah dibentuk pula Asosiasi Petani Hutan Lampung yang mewadahi para pemanfaat HKM. Izin HKM selama 35 tahun.

Melalui HKM, masyarakat sekitar hutan yang dahulu menjadi perambah dilegalkan untuk memanfaatkan areal hutan lindung untuk keperluan pertanian, seperti kopi dan kakao. Mereka tepat diwajibkan mematuhi prinsip konservasi tanah, misalnya tidak boleh menerapkan pola tanam monokultur.

Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Trisna Putri menilai, harus ada kesamaan persepsi mengenai HKM di antara pengambil kebijakan dan masyarakat penerima manfaat. Misalnya di Kabupaten Lampung Selatan, aparat pemerintah setempat cenderung apatis dengan pola HKM. Akibatnya, kerusakan hutan akibat alih fungsi hutan dan perambahan justru terus berlangsung masif.

Padahal, konsep izin usaha pengelolaan HKM memiliki semangat merehabilitasi hutan. (jon)