Pertimbangkan Kembali Rencana Alih Fungsi Hutan

BENGKULU, KOMPAS.com - Representatif ProFauna Bengkulu, Radius Nursidi mengatakan tidak bisa memahami kebijakan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu yang mengalih fungsikan kawasan tersebut padahal menjadi lokasi Pusat Konservasi Gajah (PKG) seluas 6.000 ha.

"Pemerintah harus lebih proaktif melakukan pelestarian kawasan hutan dan satwa dilindungi itu seperti yang diamanatkan dalam UU," katanya.

Sementara itu Kabid Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Supartono mengatakan rencana alih fungsi itu jelas mengancam keberadaan Gajah Sumatra yang semakin terancam keberadaannya.

"Karena HPT Lebong Kandis termasuk habitat dari Gajah Sumatera, kalau kawasan itu menjadi APL bisa dibayangkan konflik yang akan terjadi," katanya.

Saat ini saja tingkat konflik semakin tinggi karena habitat gajah semakin terdesak dengan adanya perambahan kawasan HPT Lebong Kandis secara liar oleh masyarakat.

Area jelajah Gajah Sumatra dari PKG Seblat menuju kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) telah terputus dengan perambahan di HPT Lebong Kandis.

"Sebagian HPT Lebong Kandis memang sudah dirambah dan diduduki masyarakat secara ilegal dan tingkat konflik sangat tinggi karena kawasan itu merupakan bagian dari area jelajah gajah," katanya.

Supartono berharap Dinas Kehutanan dan Pemprov Bengkulu kembali mempertimbangkan rencana alih fungsi tersebut demi kelestarian Gajah Sumatra.