Eksploitasi Hutan Tetap Perhatikan Kelestarian

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah akan tetap memerhatikan kelestarian dalam mengeksploitasi fungsi ekonomi kehutanan. Pemanfaatan sumber daya hutan untuk menyejahterakan masyarakat masih menjadi prioritas pemerintah.

Hal ini termasuk dalam program kerja 100 hari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang disampaikan di Jakarta, Senin (16/11). Zulkifli didampingi pejabat eselon I dan II Dephut.

Indonesia memiliki 126,8 juta hektar hutan. Seluas 23,2 juta ha adalah hutan konversi, 32,4 juta ha hutan lindung, 21,6 juta ha hutan produksi terbatas (HPT), 35,6 juta ha hutan produksi, dan 14 juta ha hutan produksi konversi (HPK).

Zulkifli mengakui, pertentangan soal pembangunan ekonomi dan lingkungan di kehutanan masih terjadi. Namun, pemerintah akan mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai hal yang menghambat kepentingan umum, seperti waduk dan jalan.

Persoalan tata ruang yang terkendala regulasi juga akan diselesaikan lewat peraturan pengganti undang-undang. "Penyelesaian tata ruang untuk kepentingan umum menjadi prioritas kami," ujar Zulkilfi.

Hutan tanaman dan pencegahan perdagangan liar juga akan menjadi program utama Zulkifli. Kedua hal tersebut merupakan pilar utama pendukung revitalisasi industri kehutanan nasional.

Zulkifli akan melobi Menkeu dan DPR agar dana reboisasi sedikitnya Rp 2 triliun dikembalikan seluruhnya untuk pemgembangan kehutanan lestari. Saat ini, Dephut baru mengelola sedikitnya Rp 1 triliun untuk pembiayaan hutan tanaman lewat badan layanan umum (BLU).

Pembiayaan berbunga rendah tersebut merupakan insentif pemerintah untuk memacu pembangunan hutan tanaman rakyat, industri, dan hutan kemasyarakatan. Pembangunan hutan tanaman menjadi salah satu prioritas Dephut untuk menekan hutan kritis.

Menhut mengumumkan hutan kritis kini seluas 28,3 juta hektar dengan laju kehilangan hutan mencapai 1,08 juta hektar per tahun. Dephut berambisi menanam kembali sedikitnya 500.000 hektar hutan gundul setiap tahun.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, Menhut harus memprioritaskan penyelesaian tumpang tindih tata ruang dan kawasan hutan di Riau dan Kalimantan Tengah. Persoalan tata ruang di kedua provinsi tersebut tercatat yang paling bermasalah.

Potensi investasi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang sangat besar di kawasan tersebut kurang optimal akibat masalah tata ruang. Menurut Elfian, sedikitnya 68 juta hektar kawasan hutan saat ini bermasalah soal tata ruang.

"Penyelesaian tumpang tindih tata ruang kawasan hutan sangat penting demi kepastian hukum. Menhut harus menyiapkan blueprint yang berbasis lapangan dan peta terbaru agar masalah tata ruang bisa tuntas," kata Elfian.