Mendagri: Tak Ada Penjualan Pulau

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan, pada Kamis (27/8) malam ini, pemerintah menggelar rapat antardepartemen untuk membahas isu penjualan tiga pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kepada pihak asing.

Menurut Mardiyanto, rapat yang berlangsung di Padang Kamis malam ini difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, dan melibatkan Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Politik, Hukum, dan HAM.

"Malam ini kita minta difasilitasi gubernur untuk bertemu dengan berbagai pihak. Jadi kita akan mendapatkan laporan yang riil, tidak berdasarkan suatu penafsiran masing-masing," ujarnya.

Meski membantah telah terjadi penjualan pulau di Indonesia kepada orang asing, Mendagri mengatakan, ia belum bisa memberikan kepastian sampai mendapatkan laporan dari hasil rapat malam ini.

"Saya kira nanti saja setelah tim selesai malam ini. Karena kalau saya berikan statement sekarang malah keliru. Yang jelas, saya sudah menugaskan tim terpadu ini. Mudah-mudahan besok laporan sudah masuk," tuturnya.

Setelah laporan itu diberikan, Mardiyanto mengatakan, Departemen Dalam Negeri akan memutuskan apakah perlu dilakukan pemeriksaan ke lapangan.

Menurut Mendagri, ia sudah mendapatkan laporan dari Bupati Kepulauan Mentawai dan Gubernur Sumatera Barat bahwa penawaran yang beredar di internet tentang Pulau Makaroni, Siloinak, dan Pulau Kandui itu adalah dalam rangka investasi.

Setelah rapat antardepartemen, lanjut dia, akan diperoleh laporan lebih rinci tentang kejadian yang sebenarnya. "Jadi kita akan mendapatkan laporan yang riil. Tentu kalau ada suatu izin usaha, itu harusnya bagaimana, kemudian kalau masuk dalam penguasaan atau kepemilikan itu bagaimana. Kita cek dulu di lapangan. Pada intinya, tidak ada istilah penjualan pulau itu kepada orang asing. Itu adalah bagian NKRI yang harus kita jaga bersama," demikian Mendagri.