Wartawan Manokwari Boikot Pertemuan Kaimana

MANOKWARI, SENIN - Seluruh wartawan Manokwari yang akan meliput pertemuan seluruh bupati/walikota dan gubernur Papua Barat di Kabupaten Kaimana Papua Barat, Senin (3/3), boikot dan batal melakukan tugasnya. Ini dipicu perubahan mendadak dalam manifes pesawat yang menggunakan Pesawat Hercules AU asal Biak bernomor A1320.

Saat boarding di Bandara Rendani Manokwari, kelima wartawan Kompas, TopTV Jayapura, RRI Manokwari, sinar Pagi Indonesia Timur, dan Bintang Papua ada dalam daftar penumpang. Mereka pun telah menerima kartu boarding pass berlogo markas TNI AU Manuharu Biak. Bahkan saat diverifikasi ulang saat apel pemberangkatan di landasan, kelima nama wartawan ini masuk dalam daftar.

Namun ketika datang daftar yang entah darimana asalnya, hanya wartawan TopTV dan Sinar Pagi Indonesia Timur yang dipanggil masuk dalam pesawat. Kondisi ini tidak hanya dialami para kuli tinta, puluhan pejabat dan staf Provinsi Papua Barat serta Kabupaten Manokwari pun batal berangkat. Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi yang memimpin pemberangkatan berdalih kapasitas pesawat terbatas. Padahal pesawat masih mengambil rombongan pejabat di Sorong sebelum melaju ke Kaimana.

Beberapa pejabat mengeluhkan peristiwa ini. Barang-barang mereka telanjur ditaruh di bagasi saat boarding. "Kalau kapasitas terbatas, kenapa ada pejabat yang boleh bawa isteri. Kita mau rapat kerja atau liburan. Tempat untuk isteri kan bisa dipakai orang lain yang lebih berkepentingan," ujar seorang staf pemda yang pimpinannya batal berangkat.

Lantaran ada tiga wartawan tidak diberangkatkan, kedua wartawan TopTV dan Sinar Pagi Indonesia Timur pun turun dari pesawat. Mereka mengatakan wartawan harus menjalin solidaritas dan kekompakan. Apalagi sejak awal mula hingga boarding nama kelima wartawan ada dalam manifes. Kok tiba-tiba berubah hanya dua orang saat menjelang keberangkatan.

Kelima wartawan dan beberapa pejabat serta staf pemda pun melangkah keluar dari Rendani saat pintu pesawat ditutup. Pertemuan Kaimana pada 4-6 Maret ini menurut rencana akan dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Kahutanan M Ka'ban, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi. Acara akan membahas beberapa agenda kerja provinsi dan kabupaten/kota.