Masyarakat Adat Kecam Pembangunan Koridor di Hutan Lindung

JAKARTA, MINGGU - Masyarakat adat Suku Talang Mamak di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) wilayah Riau dan Suku Orang Rimba (Suku Kubu) TNBT Jambi mengecam perusahaan HTI yang terus membangun koridor atau jalan angkutan kayu di kawasan peyangga dan penebangan kayu.

"Kecaman masyarakat adat tersebut karena khawatir hutan adat yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka terancam hilang," kata Diki Kurniawan dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, kemarin.     

KKI Warsi, Yayasan Pusat Konservasi Harimau Sumatera (PKHS), Frankfurt Zoological Society (FZS), Zoological Society of London (ZSL), dan Worldwide Fund for Nature (WWF)-Indonesia yang melakukan penelitian di kawasan itu mendesak pemerintah menghentikan pembangunan koridor tersebut. Sebab, kawasan itu juga menjadi tempat habitat satwa langka dilindungi seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan.

Untuk wilayah TNBT Riau, koridor terus dibangun perusahaan HTI/industri bubur kertas (pulp) PT Asia Pulp & Paper (APP) beserta perusahaan mitranya. Koridor ditemukan di TNBT dibangun APP di arah barat dan selatan TNBT atau di areal Konsesi PT Artelindo Wiratama Riau sepanjang 15,6 km. Lalu dalam Hutan Lindung Bukit Batabuh 7,6 km dan Hutan Lindung Bukit Limau (Jambi) sepanjang 21,2 km.

Di TNBT Kabupaten Tebo dibangun koridor di areal konsesi eks HPH PT IFA 56,6 km dan eks HPH PT Dalek Hutani Esa yang juga "overlap" dengan konsesi HTI PT Wira Karya Sakti (WKS) sepanjang 8,3 km. Sementara di luar Konsesi, PT WKS sudah dibangun sepanjang 6,9 km, sehingga total panjang koridor yang telah dibangun di TNBT Riau dan Jambi sepanjang 169,2 km.(ANT)