Moratorium Tambang dan Sawit Gagasan Jokowi adalah Langkah Berani, tetapi...

KOMPAS.com - Langkah Presiden Jokowi merencanakan moratorium tambang dan sawit dianggap sebuah keberanian. Tetapi, Ki Bagus Hadi Kusuma dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan, langkah perlu dilakukan menyeluruh agar berjalan.

"Sebab ini agak kontradiksi. Satu sisi ada rencana moratorium tetapi sisi lain banyak proyek-proyek pemerintah yang demmand ekstraksi," kata Ki Bagus.

Ki Bagus mencontohkan, proyek listrik 35.000 Megawatt yang dicanangkan Presiden secara otomatis akan menambah aktivitas penambangan batubara.

Dari kapasitas 35.000 Megawatt yang akan dibangun, 18.000 Megawatt diantaranya masih berasal dari batubara. Hanya sekitar 8.750 Megawatt yang berasal dari energi terbarukan.

Proyek lain adalah kereta di Kalimantan. Proyek tersebut diperkirakan hanya akan meningkatkan ekstraksi batubara, menguntungkan perusahaan tambang, dan menyebabkan bencana lingkungan.

Ki Bagus mengatakan, jika serius melakukan moratorium, Presiden terlebih dahulu harus mengkaji ulang proyek-proyek yang telah direncanakan dan berjalan.

"Soal kereta di Kalimantan, harus dievaluasi lagi sebenarnya proyek itu untuk siapa. Untuk kesejahteraan rakyat atau investor," kata Ki Bagus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/4/2016).

"Untuk meastikan berjalan di lapangan, harus dilakukan juga review Undang-undang dan produk hukum terkait investasi, tata ruang, dan lingkungan," imbuhnya.

Contoh yang perlu dikaji adalah aturan yang memperbolehkan pemerintah daerah memberi izin pembukaan tambang. Kewenangan itu harus dihapus.

Presiden juga harus memastikan bahwa kebijakan moratorium nantinya juga akan menyentuh perusahaan-perusahan besar dalam bidang tambang.

"Jangan sampai hanya menyerang perusahaan kecil. Kalau begitu malah hanya akan mengurangi pesaing perusahaan besar," katanya.