Walhi Ungkap Modus Klaim Asuransi dalam Kasus Kebakaran Hutan

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Anton Wijaya, mengungkapkan bahwa modus pembakaran hutan secara sengaja oleh perusahaan pemilik konsesi bukan hanya land clearing.

"Modus pembakaran ini terkait cara untuk mendapatkan asuransi bila di kebun mereka ada lahan yang tidak produktif atau yang sudah ditanami tetapi proyeksi ke depannya secara hasil tidak bagus," kata Anton.

Anton mengatakan, perbankan selama ini menilai investasi di sektor perkebunan cukup potensial. Bahkan, terdapat program khusus untuk investasi pada kepala sawit.

"60-70 persen bank yang berinvestasi itu bank asing, tapi tidak berarti tidak ada bank besar dalam negeri yang bermain. Total ada Rp 300 triliun untuk investasi palm oil," ungkapnya.

Sementara itu, pihak perusahaan juga ingin membagi risiko pengembangan dengan sektor perbankan. Dengan sistem asuransi, perusahaan bisa mendapatkan klaim ketika usahanya gagal atau mengalami bencana alam.

Kemungkinan untuk mendapat klaim dimanfaatkan oleh perusahaan. Lahan sengaja dibakar untuk kemudian mendapatkan uang asuransi dan membuka lahan lain. "Ini banyak terjadi di Kalimantan Barat," katanya.

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko, juga mengungkapkan bahwa praktik serupa terjadi di Sumatera Selatan dan turut menyumbang terjadinya kasus kebakaran hutan.

"Pernah ada kasus kepala desa dimintai tanda tangan pada berita acara untuk menunjukkan telah terjadi kebakaran. Katanya untuk laporan pada dinas kehutanan, tetapi ternyata untuk asuransi," kata Hadi.

Anton mengungkapkan, aparat kepolisian yang menangani kasus kebakaran hutan seharusnya melihat modus-modus di baliknya, termasuk melihat otak pelaku di balik pembakaran, bukan hanya orang yang melakukannya.

Untuk menyudahi kebakaran hutan yang kini jadi langganan tahunan, pemerintah perlu meninjau aturan investasi pada bisnis kehutanan dan perkebunan.

"Sekarang BI harus kita dorong untuk punya kriteria investasi. Kita belum ada aturan yang jelas sekarang," kata Anton dalam diskusi yang diadakan Walhi di Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Pemberian kredit perlu melihat praktik bisnis penerimanya, apakah memperhatikan prinsip kelestarian, menghargai masyarakat lokal, dan hak asasi.