Pengurangan Hutan di Sumbar Perlu Dikaji Mendalam

PADANG, KAMIS - Pengurangan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat perlu dikaji secara mendalam. Kebutuhan untuk mempertahankan hutan jauh lebih besar demi menghindari bencana alam maupun konflik manusia dan satwa liar.

Direktur Walhi Sumatera Barat, Khalid Saifullah, Kamis (26/2), mengatakan rencana Pemprov mengurangi kawasan hutan di Sumatera Barat bisa menyebabkan bencana seperti banjir, kehilangan sumber air, hingga konflik manusia-harimau.

"Topografi Sumatera Barat berbukit-bukit sehingga membutuhkan kawasan hutan yang besar. Pemda tidak bisa begitu saja menerapkan batas minimal 30 persen kawasan hutan untuk Sumatera Barat karena kebutuhan hutan di provinsi ini jauh lebih besar," kata Khalid.

Dalam RTRW mendatang, Pemprov Sumatera Barat berencana mengurangi areal hutan seluas 281.754 hektar. Dengan pengurangan ini, Pemprov berargumen luas kawasan hutan di Sumatera Barat masih melebihi 30 persen.

Di sisi lain, sejumlah konflik harimau-manusia terjadi di Sumatera Barat. Setelah harimau menerkam ternak warga di Halaban, seorang pemburu harimau tertangkap di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, dua pekan lalu. Pemburuan harimau dipicu juga dengan dukungan masyarakat karena masyarakat merasa harimau sudah mengancam karena masuk sampai pemukiman masyarakat.