Koalisi Anti-Batu Bara Tolak PLTU

CILACAP, RABU — Masyarakat Cilacap yang tergabung dalam KAM Cilacap (Komite Aspirasi Masyarakat) bersama dengan Koalisi Anti-Batu Bara mendesak pemerintah untuk menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bertenaga batu bara. Dampak buruknya dinilai melebihi nilai tambah yang diperoleh baik untuk masyarakat sekitar dan untuk iklim global.

Masyarakat sekitar PLTU Cilacap yang dirugikan dengan hilangnya mata pencaharian seperti tak dapat digarapnya sawah sekitar lokasi PLTU dan menurunnya hasil tangkapan ikan menuntut PLTU agar segera ditutup.

"Selama ini usaha negosiasi kompensasi bagi kerusakan yang ditimbulkan operasi PLTU di tiga desa dan perumahan Griya Kencana Permai tidak membuahkan hasil. Kami telah menderita banyak sekali kerusakan," kata Sugriyatno, koordinator KAM Cilacap.

Pada hari Rabu pagi, Koalisi Anti-Batu Bara bersama masyarakat sekitar lokasi PLTU menyelenggarakan kegiatan "Kenduri Masyarakat untuk Energi Bersih". Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dimulai dengan layanan kesehatan gratis bagi warga sekitar, pemutaran film dan diskusi.

PLTU Cilacap mulai beroperasi pada tahun 2006 dengan kapasitas 600 megawatt yang langsung memasok jaringan listrik Jawa-Bali. Anak-anak yang lahir setelah PLTU beroperasi banyak yang menderita penyakit pernapasan berkepanjangan dan pertumbuhan badan yang di bawah rata-rata normal anak seusia mereka.

"Survey Greenpeace pada bulan September 2008 lalu mendapati hampir 90 persen responden yang tinggal di sekitar lokasi PLTU menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada anak-anak dan yang berusia lanjut," kata Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.

Pemerintah Indonesia saat ini berencana untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak menjadi batu bara dan gas. Rencana tersebut juga akan mengembalikan rencana pemerintah untuk membangun PLTU bertenaga batu bara berkapasitas 10.000 megawatt pada tahun 2009 atau 2010. Pemerintah juga telah menetapkan target konsumsi batu bara menjadi lebih dari 33 persen.

"Mestiya, tak hanya mengurus pasokan energi, Pemerintah harus mengurus tata konsumsi energi yang adil. Hentikan melakukan ekspor batu bara, memperbesar devisa dari rente penjualan batu bara yang meninggalkan pemiskinan kerusakan lingkungan di kawasan pengerukan dan konsumsinya. Dan secara bertahap mengurangi pemakaian batu bara dalam negeri," ujar Siti Maemunah, Koordinator Nasional JATAM.

"Batu bara sebagai sumber energi yang terkotor dan merupakan penyumbang utama emisi karbondioksida ke atmosfer, bertanggung jawab terhadap laju pemanasan global dan bencana iklim yang sudah memakan korban jiwa 150.000 setiap tahunnya," kata Arif. "Pemerintah harus segera menunjukkan kemauan politik mengembangkan sumber-sumber energi bersih dan terbarukan yang berlimpah di negeri ini," lanjutnya.

"Pemerintah harus menghentikan pembangunan PLTU baru lainnya, guna menghindari bencana ekologis yang lebih parah dan melindungi hak warga negara untuk dapat hidup di lingkungan yang sehat dan bersih," kata Desmiwati, manajer region Jawa-Kalimantan dari WALHI.

"Kita harus segera menghentikan penggunaan energi fosil dan pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengembangkan sumber energi berkelanjutan berbasis komunitas," lanjutnya.