Cegah Banjir, Wapres Perintahkan Penghijauan Lewat Udara

Laporan Wartawan Kompas Suhartono

BELGIA, SABTU — Untuk mencegah terjadinya banjir dan mereboisasi kawasan hutan gundul, pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan penghijauan kawasan hutan dan penyebaran bibit melalui penerbangan udara.

Pemerintah telah menginstruksikan Menteri Kehutanan MS Kaban, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk berkoordinasi menyiapkan penghijauan dengan cara tersebut.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menjawab pertanyaan warga Indonesia, saat pertemuan tatap muka dengan masyarakat yang tinggal di Belgia, di Wisma Indonesia, Belgia, Jumat (6/2) malam waktu setempat.

Di acara yang dipandu oleh Duta Besar RI untuk Belgia dan Keharyapatihan Luxemburg Nadjib Riphat Kesoema, seorang warga Indonesia mempertanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah dengan terjadinya banjir terus-menerus di Indonesia.

Menurut Wapres Kalla, banjir dan kerusakan lingkungan hutan terjadi karena pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak disiplin menjaga ekosistem lingkungan hidup dan hutan yang ada di Indonesia.

"Pemerintah dulu, karena dibayar perusahaan multinasional, seperti Marubeni dan lain-lainnya mengizinkan untuk menebang hutan. Juga wali kota seperti di Menteng, Jakarta, yang karena uang, membongkar kawasan yang telah ditata dengan baik oleh Belanda, hanya untuk membangun pertokoan seperti sekarang sehingga tidak ada lagi lahan resapan untuk mencegah banjir," papar Wapres Kalla.

Oleh sebab itu, tambah Wapres Kalla, untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan kembali, pemerintah secara berkesinambungan akan melakukan sejumlah langkah koordinatif.

"Saya telah instruksikan Mentan, LIPI, dan BPN untuk menghutankan kawasan yang rusak dan gundul dengan cara penghijauan lewat udara secara nasional. Kira-kira sejuta hektar lahan yang akan ditebarkan bibit melalui udara."

TNI-AU sudah melakukan itu dan saya sudah lihat waktu kunjungan kerja ke Kediri, Jawa Timur, belum lama ini," lanjut Wapres Kalla.