Selasa, 28 Maret 2017

Sains

KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 30 Januari 2017 | 16:19 WIB
KOMPAS/Syahnan Rangkuti Kebakaran hutan dan lahan terjadi di area persiapan perkebunan kelapa sawit PT Sontang Sawit Permai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Aparat Kepolisian Sektor Bonai Darussalam bersama personel pemadam dari PT Bina Daya Bentala, Sinar Mas Forestry Group, berupaya memadamkan api, Minggu (28/8/2016).

KOMPAS.com - Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya terus membuat sejumlah langkah pencegahan dan penanggulangan.

Sejumlah sarana dan prasarana diperbarui, termasuk sepeda motor trail 1.330 unit, pompa punggung 1.300 unit, pompa pemadam 110 unit, dan GPS 200 unit.

Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK mengatakan, pihaknya mengirim helikopter sewaan Bell-412 untuk patroli udara dan pengeboman air di Riau.

"Heli telah dipakai gubernur dan pangdam untuk patroli," katanya seperti dikutip Harian Kompas, Senin (27/1/2017).

Patroli di darat terpadu juga dilakukan Manggala Agni, TNI, Polri, pengurus desa, dan ormas. Untuk patroli di darat, KLHK menganggarkan Rp 50 miliar. Setiap orang diberi insentif Rp 150.000 per hari.

Hingga kini setidaknya hampir 2.000 sekat kanal sederhana di lahan gambut telah dibangun tim bersama masyarakat di Riau. Di Jambi, pembenahan di lapangan juga terus dilakukan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bisa mengucurkan dana siap pakai apabila diperlukan. Namun, dana baru bisa dikucurkan jika status siaga sudah darurat sudah ditetapkan.

"Dana tak terduga di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baru bisa digunakan jika pemda sudah menetapkan tanggap darurat bencana, tidak dapat untuk pencegahan karhutla," ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB.

BNPB mendorong pemda tidak terlambat menetapkan status siaga darurat.

Tahun 2016, Riau menetapkan status Siaga Darurat 1 Maret-30 November, Jambi 27 Juli-14 Oktober, Sumsel 7 Maret-30 November, Kalbar 1 Juni-1 September, Kalteng 11 Juli-14 Oktober, dan Kalsel 15 Agustus-15 November.

Di Kalteng, perusahaan swasta diminta membantu membuat sumur bor untuk suplai air di lokasi rawan kebakaran. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, sepanjang 2016 baru ada 174 sumur bor di Kota Palangkaraya.

"Wilayah rawan kebakaran di Kalteng adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, dan Barito Timur. Di sana terdapat lahan gambut yang rawan terbakar," kata Kepala BPBD Kalteng Syahril Tarigan.

Editor : Yunanto Wiji Utomo
Sumber: Harian Kompas,
TAG: