Sosialisasi di Tambora Masih Minim

DOMPU, KOMPAS — Sosialisasi terkait potensi bencana erupsi Gunung Tambora di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, kepada masyarakat yang bermukim di kaki dan lereng gunung itu masih minim. Padahal, sosialisasi penting untuk menanamkan kesadaran dan kesiapan masyarakat jika sewaktu-waktu bencana terjadi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar geladi kesiagaan bencana erupsi Gunung Tambora di Lapangan Dusun Pancasila, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Dompu, Selasa (7/4). Acara simulasi penanganan erupsi Tambora itu melibatkan warga desa, semua BPBD kabupaten dan kota di NTB, serta instansi terkait.

Kepala BPBD Dompu Imran M Hasan mengatakan, dari 12 desa di Kecamatan Pekat, baru sebagian yang telah mendapat sosialisasi kebencanaan. Kecamatan Pekat adalah wilayah di Dompu yang bersentuhan langsung dengan gunung setinggi 2.850 meter di atas permukaan laut itu.

Terdapat empat desa di Pekat dengan kerawanan tinggi yakni Doro Peti, Sori Tatanga, Sori Nomo, dan Nanga Kara. Keempat desa itu posisinya paling dekat dengan Tambora dan terkena dampak paling parah dari erupsi dahsyat tahun 1815. "Dari keempat desa itu, baru Doro Peti yang sudah mendapatkan sosialisasi bencana erupsi tahun 2012 lalu," kata Imran.

Camat Pekat Syaifullah menambahkan, keempat desa itu terletak di sisi selatan Tambora yang merupakan jalur lintasan lahar erupsi pada tahun 1815. Jumlah penduduk di keempat desa itu pun padat yakni separuh dari total 35.000 jiwa warga di seluruh Kecamatan Pekat.

Imran mengatakan, idealnya sosialisasi kebencanaan di desa-desa di Tambora dilakukan minimal sekali dalam setahun. Hal itu dilakukan agar secara rutin mengingatkan warga akan potensi bahaya, dan cara menekan risiko jika erupsi terjadi.

Namun, Imran menambahkan, hal tersebut terkendala minimnya anggaran yang dimiliki BPBD Dompu. Dalam setahun, kemampuan anggaran daerah untuk membiayai BPBD hanya Rp 500 juta-Rp 600 juta. "Paling tidak kami membutuhkan anggaran Rp 1 miliar. Namun, itu sulit dipenuhi jika mengandalkan APBD kabupaten yang terbatas. Kami berharap pemerintah pusat memberi perhatian," katanya.

Terkait masalah itu, fasilitator manajemen bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Sardiyarso, yang hadir dalam geladi itu, mengatakan, sosialisasi kepada warga adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

Agus menambahkan, status Tambora saat ini masih Normal atau level I. Tahun 2011, status Tambora pernah Siaga (level III) atau satu level sebelum erupsi. (ENG)