Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Perubahan Iklim Sumir dalam Rencana Pembangunan Era Jokowi

Kompas.com - 04/02/2015, 22:02 WIB

KOMPAS.com - Meski kerap digaungkan, isu perubahan iklim ternyata belum menjadi perhatian penuh. Itu terbukti dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

"Isu perubahan iklim masih sumir dalam RPJMN 2015 - 2019," kata Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam temu media yang diselenggarakan Greenpeace, Rabu (4/2/2015).

Pembangunan saat ini masih fokus pada investasi. Sebagai contoh, upaya memberikan kemudahan pelayanan lewat izin satu pintu di Badan Koordinasi Pelayanan Modal (BKPM), termasuk izin kehutanan.

"Itu bagus, tapi bagaimana dengan perlindungan lingkungan hidup, dalam hal ini bagaimana kita akan mengontrol emisi gas rumah kaca. Dukungan terhadap pengurangan emisi 26 persen tidak terlau jelas," kata Fabby.

Contoh lain adalah target pemenuhan kebutuhan listrik. Indonesia mencantumkan target pemenuhan kebutuhan listrik sebesar 35.000 Megawatt. Namun, uraian tentang strategi yang akan ditempuh belum detail.

"Memang dibilang akan bangun pembangkit listrik sekian, tapi kan dari 35.000 MW itu paling PLN hanya bisa 10.000 MW, sisanya swasta. Nah, bagaimana memastikan yang itu renewable," jelasnya.

Masih sumirnya isu perubahan iklim dalam rencana pembangunan membuat target pengurangan emisi gas rumah kaca penuh tantangan. Dikhawatirkan, emisi tidak akan menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Dalam bidang energi, pengurangan emisi juga menghadapi tantangan dengan murahnya harga minyak saat ini. Menurut Fabby, harga minyak yang murah bisa membuat pemerintah tidak terlalu ambisius untuk memakai energi terbarukan.

Sektor energi menyumbang emisi terbesar kedua setelah kehutanan. Sementara pengembangan energi terbarukan belum juga serius. Memasang target energi terbarukan 17 persen tahun 2020, saat ini penggunaannya ternyata baru 5 persen.

"Tahun 2006 penggunaan energi terbarukan kita 3 persen. Lalu, tahun 2013 itu 5 persen. Kalau kita masih dengan cara yang sama mungkin tahun 2020 cuma bisa 7-9 persen, tidak memenuhi target," papar Fabby.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com