Jokowi Disarankan Bentuk Dewan Riset Ilmu Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Ilmuwan sosial Indonesia Vedi R Hadiz mengusulkan agar presiden terpilih Joko Widodo membentuk Dewan Riset Ilmu Sosial karena hingga saat ini ilmu sosial kehilangan fungsi kritis.

"Saya mengusulkan dibentuk semacam Dewan Riset Ilmu Sosial. Dewan ini harus punya independensi menentukan penelitian, siapa yang akan melakukan penelitian," kata Vedi dalam acara Seminar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Menurut Vedi yang merupakan profesor Asian Societies and Politics, Murdoch University, Australia, itu Dewan Riset Nasional yang ada kurang cocok untuk menjalankan fungsi yang diperlukan. Sementara itu, kehadiran ilmuwan sosial Indonesia paling sedikit di kepustakaan internasional ilmu sosial.

Hal ini, menurut Vedi, sebagai warisan masa orde baru bahwa ilmu sosial hanya menjadi alat legitimasi negara, sulit berkembang dalam suasana otoriterisme, dan kurangnya kebebasan akademik.

"Ilmu sosial kehilangan fungsi kritis. Ilmuwan sosial membuat laporan proyek bukan penelitian ilmiah yang memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan tentang permasalahan sosial," ujarnya.

"Padahal, setiap masalah pembangunan pasti mempunyai aspek sosial yang kuat," tambah dia.

Vedi mengatakan Dewan Riset Ilmu Sosial mesti dipimpin dan diisi oleh ilmuwan sosial. Selain itu, kriteria pemilihan harus jelas dan berdasarkan prestasi ilmiah.

"Dewan Riset Ilmu Sosial bisa dipilah menurut disiplin dan atau tema persoalan sosial yang mendesak, seperti kemiskinan atau kesenjangan sosial, degradasi lingkungan hidup, pluralisme etnis keagamaan," jelasnya.

Menurut Vedi, meskipun didukung negara, Dewan Riset Ilmu Sosial harus independen dari kekuasaan.

"Kalau tidak, nanti hanya menjadi alat legitimasi politik. Tanpa fungsi kritis, masukan dari komunitas ilmu sosial tidak akan membantu penanganan masalah sosial secara substantif," ujarnya.

Dewan Riset Ilmu Sosial, lanjut Vedi, menentukan beberapa agenda penelitian pokok, menjalankan grant-making untuk penelitian sosial, proses peer review yang bisa melibatkan ahli-ahli internasional), program beasiswa agar peneliti muda mempunyai pengalaman post-doctoral di universitas luar negeri, serta bertanggung jawab mengarahkan mutu penelitian pada standar internasional dan menjaga relevansi pada upaya pemecahan masalah sosial dan pembangunan.