Urgensi Perlindungan Hutan Bakau

KOMPAS.com - Sejak 1980, Indonesia kehilangan lebih dari seperempat hutan bakaunya. Sisa 3,1 juta hektar tersebar secara acak di sepanjang 55.000 garis pantai, tempat yang cocok untuk bakau.

Hutan pantai unik ini melindungi wilayah garis pantai dari erosi. Bakau juga menyerap lebih banyak karbon atmosfer, penyebab perubahan iklim global. Ironisnya, hutan bakau sangat menderita akibat perubahan iklim, ketika tinggi permukaan laut naik menenggelamkan pohon dan mengubah salinitas pesisir pantai.

Tetapi perubahan iklim bukan musuh utama bakau saat ini. Deforestasi-lah musuh utamanya. Di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara, sejumlah wilayah luas hutan bakau digunduli untuk membuat tambak ikan dan udang.

Deforestasi ini memperburuk penyebab perubahan iklim. Diperkirakan bahwa deforestasi bakau menghasilkan 10 persen emisi gas rumah kaca akibat deforestasi secara global, walaupun hanya mencatat 0,7 persen wilayah hutan tropis.

Urgensi hutan bakau bagi wilayah pesisir makin besar tahun lalu, ketika Topan Haiyan menghantam Filipina, menewaskan lebih dari 6.000 orang. Hanya sedikit hutan bakau tersisa di daerah itu yang sebenarnya berpotensi menjaga terjangan badai.

Walaupun akuakultur yang menggantikan bakau tersebut sebagai sumber utama pemasukan dan penghidupan. Bagaimana negara-negara mendukung sektor ekonomi penting ini tanpa merusak hutan bakau mereka?

Konferensi terbaru digelar Pusat Penelitian Kehutanan Internasional memperdebatkan solusi terhadap ancaman terhadap hutan bakau Indonesia. Peserta konferensi mencari cara untuk menjaga penghasilan masyarakat sekaligus menjaga bakaunya. Rencana seperti itu membutuhkan upaya bersama dari beragam pemangku kepentingan untuk bisa berhasil.

Walaupun di awal konferensi, peserta mengungkapkan kekhawatiran bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mempertimbangkan mengkonversi sejumlah wilayah hutan bakau untuk meningkatkan produksi akuakultur. Kementerian Kehutanan, kebalikannya, menempatkan strategi berkelanjutan untuk pemanfaatan dan perlindungan hutan bakau, demikian menurut LSM lingkungan Proyek Aksi Bakau.

Untuk membantu meredakan masalah ini, peserta konferensi membicarakan strategi kolaboratif untuk menjamin masyarakat pesisir lokal bisa bernegosiasi dengan badan pemerintah dan pemangku kepentingan lain – sehingga masyarakat bisa lebih terlibat dan memiliki perangkat untuk mendiskusikan masalah ini secara lebih mendalam.

Usulan lain yang didiskusikan adalah pemanfaatan “lansekap mosaik” untuk memperbaiki pesisir pantai terdegradasi. Usulan ini termasuk membangun pembatas pantai dari hutan bakau dan pantai, dengan tambak akuakultur, tempat wisata dan pembangunan lain di belakang zona garis pantai. Sabuk hijau, jelas seorang ilmuwan, akan memperbaiki dan menjaga garis pantai dan membantu produsen udang untuk mendapatkan sertifikasi udang organik.

Beberapa negara di Asia Tenggara kini berinvestasi dalam rehabilitasi bakau, dan terdapat peluang untuk memperkenalkan ko-manajemen, Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) atau skema pembagian keuntungan lain, sebagai insentif nyata untuk semua yang melindungi bakau.

Bagaimanapun, melindungi bakau tidak langsung menarik secara finansial, karena penggunaan lain wilayah bakau (khususnya peternakan udang) seringkali lebih menguntungkan dalam jangka pendek. Sesi diskusi dalam Forests Asia Summit, 5-6 Mei di Jakarta, akan menyoroti contoh upaya lokal mengelola wilayah bakau dan akan mengatasi masalah kelembagaan, teknis dan sosioekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen hutan bakau yang efektif dan berjangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim.

Daniel Murdiyarso, Principal Scientist, Center for International Forestry Research (CIFOR)