Norwegia Tanggapi Penunjukan Kepala Badan REDD

Pada intinya, penunjukan ini disambut dengan gembira dan semakin menguatkan komitmen kedua negara untuk sama-sama memerangi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sektor kehutanan atau gambut.

Heru Prasetyo merupakan Deputi I di Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) serta terlibat aktif dalam Satuan Tugas REDD+.

"Ini adalah sebuah langkah besar untuk memulai tahap kedua yang bersejarah akan kesepakatan bernilai miliar dollar (1 miliar dollar AS). Salah satu upaya paling agresif di seluruh dunia untuk memangkas emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan alam di dunia," demikian pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia yang dikirim Kedutaan Besar Norwegia, Jumat petang.

Pemilihan Heru Prasetyo untuk memimpin lembaga setingkat menteri itu dinilai sebuah langkah maju terkait kebijakan hutan Indonesia.

Indonesia dinilai memiliki alat-alat yang diperlukan untuk sepenuhnya mengambil tempatnya sebagai pemimpin global dalam perlindungan tanpa kompromi, hutan tropis alami, peran yang fundamental bagi pertempuran global melawan perubahan iklim.

Pengumuman ini juga merupakan kemajuan perjanjian deforestasi global yang dimuluskan dalam penutupan Konferensi Perubahan Iklim di Warsawa, Polandia, November kemarin.

Program REDD+ dinilai sebagai terobosan yang membuka jalan bagi negara-negara maju untuk menyalurkan miliaran dollar untuk meningkatkan upaya perlindungan hutan di Indonesia, Kongo, dan negara-negara berkembang lainnya memiliki hutan tropis perawan tersisa.

"Dengan pengalamannya Pak Prasetyo, (sebagai kepala Badan REDD+) dinilai posisi yang baik untuk mengambil tindakan tegas terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi yang menghancurkan jutaan hektar hutan perawan di Indonesia yang lebih luas dari gabungan ukuran Perancis, Italia, dan Spanyol," pernyataan Pemerintah Norwegia yang dikirim  Joar L Strand, konselor di Kedubes Kerajaan Norwegia di Jakarta.

Akibat pembukaan hutan untuk memenuhi  permintaan global untuk kertas, pulp dan kelapa sawit yang terus meningkat, Indonesia menjadi emiter terbesar ketiga di dunia.

Norwegia telah memperkuat upaya perubahan iklim di Indonesia sejak tahun 2010, ketika pemerintah sepakat untuk menginvestasikan 1 miliar dollar AS dalam upaya mencegah deforestasi di Indonesia.

Salah satu kesepakatan investasi ini adalah kebijakan moratorium pemberian izin kehutanan baru sejak 2011 (hingga 2013 dan diperpanjang hingga 2015).

"Kami telah mendukung upaya deforestasi negara sejak tahun 2010, dan kami sangat senang untuk melihat positif indikasi keseriusan komitmennya terus. Kami akan tetap setia dan mitra konsisten untuk upaya Indonesia," ujar Duta Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik.