Tata Kelola Hutan Indonesia Sangat Buruk

KOMPAS.com - Pengelolaan hutan di Indonesia di tingkat kabupaten cenderung tertutup. Hal itu menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

Seknas Fitra, Icel, didukung oleh The Asia Foundation dan UK Aid mengembangkan Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) untuk menilai pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan di tingkat kabupaten.

Indeks disusun lewat studi pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan di 9 kabupaten, yaitu Sintang, Paser, Muba, Bulungan, Kubu Raya, Mura, Berau, Kayung Utara, dan Banyuasin.

Ada 4 komponen yang digunakan untuk menilai pemerintahan yang baik dalam sektor tersebut, meliputi transparansi, partisipasi akuntabilitas, dan koordinasi.

Hasil penelitian disampaikan oleh Yustisia Rachman dari Icel dalam Konferensi Nasional 2013 Tata Kelola Hutan dan Lahan Rabu (18/12/2013).

"Indeks transparansi merupakan indeks terendah dalam studi ini," kata Yustisia.

Transparansi diukur dari dokumen terkait pengelolaan hutan. Tim peneliti meminta beberapa dokumen kepada pemerintah daerah, kemudian memberi nilai berdasarkan respon, apakah memberikan dokumen, menolak, atau memberikan dengan syarat.

"Dari 311 dokumen hanya 1 yang diberikan serta merta. Jadi transparansi masih sangat rendah," ungkap Yustisia.

Rendahnya transparansi berdampak pada rendahnya indeks lain. Rata-rata indeks transparansi 11,4 dari skala 100, sementara indeks partisipasi 15, 6, akuntabilitas 18,1 persen, dan koordinasi 31,34 persen.

Yustisia mengatakan, partisipasi publik dalam perijinan pembukaan lahan misalnya, sangat rendah. Bila pun ada, publik hanya terlibat dalam program sosialisasi saja.

"Pendapat masyarakat tidak diperhitungkan," katanya.

Regulasi yang mendukung diperlukan. Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam perijinan disebabkan oleh tidaj adanya regulasi yang mengaturnya. Kegiatan perencanaan selama ini melibatkan masyarakat karena ada aturannya.

Di sisi akuntabilitas, nilai rendah karena bahkan masih ada pejabat yanf tidak paham wewenangnya.

Indeks koordinasi menunjukkan angka tertinggi. Namun yang perlu dicermati, koordinasi yang baik berjalan bila ada motif tertentu, tidak selalu didasari atas kemauan mengelola hutan dengan baik.

Yustisia merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan UU Ketebukaan Informasi Publik dan menyusub regulasi soal perijinan.