72 Persen Air Hujan Terbuang Percuma

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 72 persen air hujan di perkotaan hanya menjadi air limpasan yang mengalir di permukaan tanah sebelum terbuang ke sungai. Buruknya upaya memanen air hujan membuat banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau menjadi rutinitas bencana di perkotaan.

Guru Besar Hidrologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sudibyakto, dihubungi dari Jakarta, Sabtu (12/1/2013), mengatakan, jumlah air limpasan di perkotaan terus meningkat. Pada dekade 1990-2000, baru 50-60 persen air hujan terbuang. Dalam periode sama, di pedesaan, air hujan yang menjadi air limpasan relatif tetap, 30-40 persen. ”Seharusnya air hujan tidak langsung ke sungai dan laut, tetapi disimpan untuk memperkaya air tanah,” katanya.

Kondisi ini mengkhawatirkan. Makin banyak desa yang berubah menjadi kota. Jumlah penduduk di perkotaan pun meningkat. Jika tahun 2000 hanya 42 persen penduduk tinggal di kota, tahun 2013 melonjak jadi 53 persen.

Kepala Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung Armi Susandi menambahkan, air hujan yang tersimpan dalam tanah bisa menjadi penahan perembesan air laut ke daratan yang membuat air tanah jadi asin. Penyimpanan air hujan membantu mengurangi percepatan amblesnya tanah akibat penyedotan air tanah.

Sudibyakto mengatakan, peningkatan jumlah air limpasan disebabkan oleh perubahan iklim yang memicu pergeseran pola cuaca dan hujan. Indikasinya, peningkatan curah hujan serta makin pendeknya periode hujan deras yang memicu banjir besar.

Namun, pemicu utama adalah kerusakan lingkungan yang parah. Daerah tutupan yang ditumbuhi tanaman dan berfungsi sebagai daerah serapan air makin berkurang. Di sejumlah kota besar, luas kawasan tutupan hijau kurang dari 10 persen.

Namun, upaya adaptasi pemerintah masih konvensional, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan budaya dan perilaku sadar bencana. Upaya yang dilakukan tidak memperhitungkan tingkat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim beberapa dekade ke depan yang akan semakin parah.

Upaya penanganan bencana juga masih memakai paradigma lama tanpa didasari kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Akibatnya, banyak investasi untuk pengurangan risiko bencana tidak memberikan hasil optimal. Infrastruktur yang dibangun hanya memiliki masa guna yang pendek.

Armi mencontohkan, rencana pembangunan deep tunnel untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak didasarkan pada prinsip hidrologi. Air yang tertampung dalam terowongan seharusnya dikembalikan ke dalam tanah untuk memperkaya air tanah, bukan dibuang ke laut. (MZW)