Kaji Masterplan Tsunami

Jakarta, Kompas - Pemerintah diharapkan mengkaji lagi masterplan tsunami yang akan diimplementasikan pada 2013. Kajian secara ilmiah dengan melibatkan ahli yang kompeten diharapkan bisa meningkatkan kualitas masterplan sehingga program mitigasinya tepat sasaran.

Widjo Kongko, Koordinator Tsunami Research Group (TRG) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengemukakan hal itu, Jumat (28/12).

Menurut dia, hal mendasar sebelum menyusun masterplan adalah penyiapan peta landaan (kawasan terlanda) tsunami. Peta ini menjadi dasar untuk program mitigasi berikutnya, seperti penentuan zona aman, tempat evakuasi sementara, dan jalur evakuasi.

”Peta landaan tsunami yang ada saat ini sebagian besar menggunakan data topografi dengan resolusi di atas 30-90 m, misalnya data SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dengan kesalahan vertikal lebih besar dari 20 m sehingga hasil modelnya tidak akurat,” katanya. ”Kita perlu data beresolusi 5 m untuk menghasilkan simulasi landaan tsunami yang baik,” ujarnya.

Di samping itu, dalam penentuan tempat dan desain evakuasi sementara, sejauh ini belum melibatkan kajian ilmiah yang dilakukan para ahli. ”Dikhawatirkan program mitigasi akan mubazir dan tidak tepat sasaran. Padahal, dananya cukup besar,” katanya.

Sebelumnya, ahli tsunami dari Amalgamated Solution and Research (ASR) Gegar Prasetyo juga mengkritik minimnya keterlibatan para ahli dalam penyusunan masterplan ini. Seperti Widjo, dia mengharapkan masterplan tsunami bisa disempurnakan.

Rp 1 triliun

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan masterplan tsunami di Indonesia dengan nilai anggaran Rp 16,7 triliun. Masterplan diharapkan selesai dikerjakan dalam lima tahun.

Masterplan ini dibuat atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Terbatas 16 April 2012. Sidang itu merespons ketidaksiapan masyarakat atas gempa berkekuatan 8,5 skala Richter di Aceh pada 11 April 2012.

”Untuk tahun 2013, dana yang dianggarkan Rp 1 triliun, diprioritaskan di daerah paling rawan tsunami, yaitu sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa, dan pantai selatan Bali-Nusa Tenggara,” katanya.