Bahan Beracun Lepas ke Sungai Citarum

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah bahan beracun ditemukan di sepanjang aliran Sungai Citarum. Ini terungkap dalam laporan Greenpeace, "Bahan Beracun Lepas Kendali".

Laporan disampaikan pada Rabu (28/11/2012) hari ini di Jakarta. Laporan merupakan hasil investigasi Greenpeace yang dilakukan di 10 lokasi hulu hingga hilir Sungai Citarum selama Juni-Oktober 2012.

Hasil investigasi yang bekerja sama dengan laboratorium Institute of Ecology Universitas Padjadjaran dan Lab Afiliasi Kimia Universitas Indonesia mengungkap bahwa bahan beracun ditemukan di muara kanal, kanal, dan badan air saluran pembuangan industri di Citarum.

Investigasi mengungkap bahwa 8 lokasi ditemukannya bahan beracun adalah Majalaya, Rancaekek, Cisirung-Dayeuhkolot, Margaasih-Leuwigajah, Batujajar, Padalarang, Jatiluhur, dan Karawang. Menurut Greenpeace, bahan berbahaya kemungkinan besar berasal dari industri tekstil.

Ahmad Ashov Birry, juru kampanye Air Bebas Racun Greenpeace Indonesia, mengatakan, "Temuan ini menegaskan bahwa kita kehilangan kendali atas keberadaan bahan beracun di alam."

Bahan beracun yang ditemukan antara lain krom heksavalen (Cr6+), tembaga (Cu), seng (Zn), timbal (Pb), air raksa (Hg), mangan (Mn), dan besi (Fe). Beberapa logam berat konsentrasinya di atas baku mutu.

Logam berat sulit diurai dan bersifat akumulatif. Krom heksavalen, misalnya, dapat terakumulasi lewat rantai makanan dan dapat memicu kanker. Logam berat ini banyak terdapat pada lokasi industri penyamakan kulit.

Selain logam berat, ditemukan pula bahan organik beracun. Beberapa jenis bahan organik beracun adalah Diethyl phthalate (DEP) yang dapat mengganggu sistem hormon, dan Dibutyl phthalate yang bersifat racun bagi sistem reproduksi.

Ahmad mengungkapkan, "Satu-satunya jalan untuk memastikan nol buangan bahan berbahaya beracun di seluruh produksi adalah dengan memastikan bahwa tidak ada toksik persisten (sulit terurai) yang digunakan."

Ia menambahkan, "Perlu keterbukaan industri tentang bahan apa yang digunakan dan dibuang. Informasi harus mudah diakses."

Kepada pemerintah, Greenpeace menuntut adanya komitmen politik nol pembuangan serta langkah mendata bahan beracun yang belum terdaftar. Sementara itu, kepada industri, Greenpeace menuntut adanya inovasi bahan non-toksik.