Energi Fosil Diobral

YOGYAKARTA, KOMPAS - Eksploitasi sumber daya energi fosil sangat tidak terkendali. Padahal, energi merupakan komoditas vital bagi keamanan nasional yang semestinya dimanfaatkan secara terukur guna menggerakkan sekaligus memberikan nilai tambah.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, dalam praseminar bertajuk ”Pengelolaan Energi dan Desentralisasi Fiskal”, di Yogyakarta, Selasa (2/10), menyatakan, pengelolaan energi harus diletakkan dalam konteks memberikan nilai tambah nasional. Dengan demikian, energi benar-benar menjadi penggerak roda ekonomi dan industri nasional.

Faktanya, Tumiran melanjutkan, eksploitasi yang dilakukan lebih berorientasi mengejar devisa. Buktinya, sebagian besar hasil produksi energi fosil diekspor tanpa banyak memberikan nilai tambah pada perekonomian domestik.

Eksploitasi batubara, menurut Tumiran, mencapai 350 juta ton per tahun, yang memberikan penerimaan negara hanya sekitar Rp 33 triliun. Padahal, pemakaian dalam negeri hanya 70 juta ton per tahun. Harga batubara kini termasuk murah sehingga China, yang memiliki cadangan terbesar di dunia, memilih memenuhi sebagian kebutuhannya dengan impor.

”Ke depan, DEN menyarankan pemerintah secara bertahap mengurangi ekspor untuk pengembangan industri dalam negeri dan pada waktu tertentu kita harus berani menghentikan ekspor itu untuk kepentingan nasional kita,” kata Tumiran.

Prinsipnya, Tumiran menambahkan, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang bisa memanfaatkan sumber daya energi dan mineral dengan mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan bangsa untuk memberikan nilai tambah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Perencanaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Widhyawan Prawiraatmadja menyatakan, keberpihakan nasional sudah menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya energi. Hal ini diwujudkan pertama-tama dalam kontrak kerja sama, yang salah satunya memuat persyaratan bahwa kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai titik penyerahan.

Selain itu, Widhyawan melanjutkan, pemerintah juga mendorong keterlibatan peran perbankan nasional dalam beberapa kegiatan pengadaan kebutuhan di sektor hulu migas. Pada 2011, komitmen transaksi tahunan melibatkan bank nasional mencapai 6,35 juta dollar AS. Sementara tahun ini sampai Agustus saja sudah mencapai Rp 5,07 juta dollar AS.

Wakil Gubernur Provinsi Riau Mambang menyatakan, eksploitasi energi fosil di Riau kurang memberi dampak signifikan. Hak-hak daerah, seperti dana bagi hasil, pajak sektor migas, dan program tanggung jawab sosial perusahaan, tidak pernah transparan pengelolaannya. (LAS)