Senin, 24 November 2014

News /

Kedelai Rentan Masalah

Rabu, 15 Agustus 2012 | 04:47 WIB

Jakarta Kompas - Komisi Pengawas Persaingan Usaha memastikan sulit membuktikan adanya kartel dalam impor kedelai. Masalah lonjakan harga kedelai akan terus berulang akibat desain kebijakan ekonomi-politik yang sangat liberal.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tadjuddin Noer Said mengatakan itu, Selasa (14/8), di Jakarta, saat memberikan pembingkaian dalam dengar pendapat publik yang membahas permasalahan kedelai di Indonesia.

Untuk keperluan itu, KPPU mengundang Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, pelaku usaha, importir, industri pengguna kedelai, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Tadjuddin mengatakan, persoalan yang melanda kedelai bukan sebagai akibat terjadinya kartel atau tidak kartel, melainkan terkait dengan persoalan mendasar yang ada pada pengambilan kebijakan yang tak mengupayakan terjadinya peningkatan produksi kedelai nasional.

”Jangan-jangan akarnya ada di proses pengambilan kebijakan politik negeri ini dalam soal perdagangan. Ini karena kemampuan meningkatkan produksi ada dan lahan ada, tetapi tak diupayakan,” ujarnya.

Direktur Statistik Distribusi BPS Satwiko Darmesto mengatakan, bagi Indonesia, kedelai impor tak lagi jadi komplemen. Sebaliknya, kedelai produksi dalam negeri yang jadi komplemen.

Ketergantungan Indonesia tak saja pada kedelai AS, tetapi juga kedelai dari Kanada, Brasil, Argentina, Uruguay, dan Malaysia.

Menurut Satwiko, jumlah importir kedelai cukup banyak. Mereka setiap tahun mengimpor. ”Harus dibuktikan apakah mereka membentuk kartel. Beberapa perusahaan milik orang yang sama, itu yang harus diselidiki KPPU,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Ardiansyah Parman mengungkapkan, bobot tempe dan tahu terhadap inflasi 1,2 persen jika harga tempe dan tahu naik 10 persen.

Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Maman Suherman mengatakan, produksi kedelai nasional baru bisa memenuhi 40 persen kebutuhan.

(MAS)


Editor :