Belum ada Produk Rekayasa Genetika di Pasaran

MEDAN, KOMPAS.com -- Pemerintah maupun ilmuwan belum berani memasarkan produk hasil rekayasa genetika atau bioteknologi. Sebab, produk ini harus disaring secara ketat sehingga tidak menimbulkan efek samping.          

Demikian antara lain yang mengemuka dalam workshop bertema manfaat dan perkembangan bioteknologi, Senin (18/6/2012) di Medan, Sumatera Utara. Acara ini dihadiri Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, Peneliti Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Muhammad Herman, Ketua Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Edison Purba, serta Head of Biotechnology Compartment Croplife Indonesia Herry Kristanto.

Herman menjelaskan, untuk melepaskan satu varietas produk rekayasa genetiik (PRG) diperlukan rangkaian pengujian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2005. PP ini mewajibkan produsen mendapatkan tiga sertifikat bagi satu PRG yang akan diluncurkan ke masyarakat.

Sertifikat tersebut meliputi keamanan lingkungan (environment safety), keamanan pangan (food safety), dan keamanan pakan (feed safety). "Ini untuk menghindari dampak negatif bagi manusia, lingkungan, dan hewan," ujarnya.

Untuk mengurus semua prosedur tersebut, kata Herry, membutuhkan waktu sekitar 200 hari. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk pengujian satu varietas PRG  mencapai Rp 500 juta per tahun. Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai enam tahun sampai belasan tahun.

Untuk mennangani hal ini, pemerintah membentuk Komisi Keamanan Hayati (KKH). Saat ini, KKH sedang menguji jagung untuk pakan ternak bernama Jagung PRG Bt (Bacillus thuringiesis) dan Jagung PRG toleran terhadap glifosat.

Produk lainnya, yaitu tebu rendeman tinggi dan tebu toleransi kekeringan. Kedua varietas tebu itu dikembangkan leh PT Perkebunan Nusantara XI dan Universitas Negeri Jember, Jawa Timur.