JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad, mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penataan kawasan pesisir.
Sudirman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/6/2012), mengatakan, "60 persen alokasi anggaran KKP baik tahun 2012 dan 2013 ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Saat ini ada 10.600 desa pesisir. 7000 diantaranya rawan bencana. KKP punya rencana untuk nenata kawasan itu," tambah Sudirman.
Pada wilayah tersebut, kata Sudirman, rumah akan direlokasi menjauhi pantai. Sementara, mangrove akan ditumbuhkan pada lokasi rumah semula. Bila potensi bencana tinggi, akan dibangun breakwater. Saat ini, di 10.600 desa yang ada, tercatat 78.000 ribu jiwa hidup di kawasan itu.
Selain penataan ulang terkait bencana, KKP kembali menegaskan perlunya zonasi. "Sebelum manfaatkan perairannya dari pantai sampai 12 mil wajib susun rencana zonasi," kata Sudirman.
Pemanfaatan kawasan pesisir dan laut harus juga mencakup kawasan konservasi yang idealnya 30 persen. Selain itu juga kawasan alur. "Di Singapura, kabel bawah laut itu tertata rapi. Kalau di Indonesia berantakan," katanya.
Untuk keperluan perlindungan kawasan laut, KKP membentuk unit baru pemantauan, diantaranya di Raja Ampat. Jumlah kapal dan personal yang melakukan patroli dtambah.
