Status Kawasan Hutan Harus Ditinjau Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Kampanye Center for Orangutan Protection (COP), Hardi Baktiantoro, mengatakan bahwa kasus pembantaian orangutan yang ramai saat ini harus menjadi momentum memperbaiki kebijakan kehutanan secara menyeluruh.

Dalam konferensi pers Selasa (6/12/2011), Hardi menjelaskan bahwa salah satu yang harus diperbaiki adalah status kawasan dalam peta kehutanan. Banyak terjadi ketidansesuaian antara status dalam dokumen dan kenyataan.

"Salah satunya di desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga. Dokumennya tertulis lahan kritis. Padahal sebenarnya habitat bagi 11 mamalia, 34 jenis burung dan tanaman obat," katanya.

Status sebagai lahan kritis membuat kawasan tersebut bisa digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, Karena kenyataannya adalah kawasan kaya biodiversitas, maka ketika dibuka terjadi konflik dengan satwa liar.

Hardi mengatakan, ada mafia peta dalam kasus itu. Mafia peta terkait dengan usaha meloloskan ijin konsesi wilayah hutan bagi perusahaan tertentu.

Ia mengungkapkan bahwa status kawasan hutan harus ditinjau kembali. Pihak yang terkait dengan pemberian izin kawasan konsesi hutan juga harus diperiksa.

"Harusnya ketika ada kasus konflik satwa liar, misalnya orangutan dengan kelapa saiwt, Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat. Investigator kehutanan tanggap, kalau ada konflik, berarti ada masalah," imbuh Hardi.

Menurutnya, Kementerian Kehutanan saat ini belum tanggap konflik, membiarkan perusakan hutan dan satwa liar terjadi. Pihak lain yang terkait juga cenderung menutupi masalah dan saling lempar tanggung jawab.