Walhi Kritisi Rekomendasi Komite Transisi Green Climate Fund

JAKARTA, KOMPAS.com - Walhi mengecam keras butir rekomendasi komite transisi Green Climate Fund, yang mengakomodasi kepentingan industri kotor negara maju, serta lembaga keuangan internasional untuk terus mempolusi bumi.

Muhammad Teguh Surya, Kepala Departemen Hubungan Internasional Walhi, Kamis (1/11/11), di Jakarta, menjelaskan empat butir rekomendasi yang dikecam adalah pertama, adanya dua peninjau aktif dari korporasi (private sector), namun tidak ada peninjau aktif dari masyarakat adat, komunitas rentan dan perempuan.

Kedua, dana iklim diperbolehkan untuk mendukung teknologi Carbon Capture Storage yang akan melegalisasi penggunaan batu bara, sebagai pembangkit listrik masa depan.

Ketiga, penyaluran dana iklim membenarkan sistim pinjaman lunak atau biasa disebut dengan mekanisme utang luar negeri. Dan yang keempat, memberi ruang keterlibatan lembaga keuangan internasional dan swasta untuk membiayai proyek iklim.

Rekomendasi tersebut diatas sangat kental dengan kepentingan korporasi dan agenda kapitalisme global, yang selama ini mempolusi dan merusak bumi, sehingga harus ditolak dan diganti dengan rekomendasi yang lebih mengutamakan keselamatan rakyat.

Walhi juga mendesak Amerika Serikat dan Bank Dunia untuk berhenti melakukan intervensi dan maneuver politik, yang menghambat pencapaian resolusi iklim yang berkeadilan dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Untuk itu, Delegasi Walhi yang berada di Durban akan berjuang bersama dengan delegasi negara-negara miskin (least developed country) dan negara-negara kepulauan kecil (AOSIS).