Penurunan Emisi Klaim Kehutanan Diragukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim keberhasilan Kementerian Kehutanan yang mampu mereduksi emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen diragukan. Kehutanan diminta menunjukkan keseriusan mengelola hutan dan meningkatkan penegakan hukum kehutanan.

"Masalahnya dengan kehutanan kita adalah tidak ada peraturan operasional di Kementerian Kehutanan yang bisa melindungi gambut dari eksploitasi," ucap Yuyun Indradi dari Greenpeace, Selasa (8/11/2011) dihubungi sedang berada di Amsterdam Belanda.

Ia menjelaskan analisa Greenpeace yang dikuatkan bukti di lapangan menunjukkan hutan sekunder tidak terlindungi sekitar 50 juta hektar. Hutan ini berpotensi dikonversi menjadi berbagai peruntukan karena tidak termasuk dalam Kawasan yang dimoratorium izin kehutanannya.

Studi Greenomics di Hutan sekunder menunjukkan lebih dari 60 persen Kawasan itu merupakan Hutan dengan kondisi baik yang menjadi "rumah" bagi fauna dilindungi seperti orangutan, gajah, harimau, dan badak. Hal ini ditambah kondisi penegakan hukum dan tata kelola hutan yqng masih perlu banyak dibenahi.

Karena itu, Yuyun menyatakan klaim penurunan emisi gas rumah kaca di atas kertas Kementerian Kehutanan menjadi sangat meragukan. Dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diatur dalam Peraturan Presiden 61/2011, bidang Kehutanan, termasuk gambut, pada tahun 2020, total emisi 2,95 giga ton setara karbondioksida (CO2).

Kehutanan berkontribusi 1,545 giga ton (52 persen) yang harus diturunkan sejalan komitmen 26 persen sebesar 672 juta ton atau 41 persen sebesar 1,039 Juta ton.

Emisi Kehutanan 1,545 Juta ton setara laju deforestasi dan degradasi hutan (rerata 1990-2010) 1,125jt hektar per tahun (yaitu konversi di Hutan Produksi yg dpt dikonversi (HPK) 11 Juta hektar dan Areal Penggunaan Lain 8,325 Juta hektar yang diubah oleh pemiliknya) atau 1,14 persen dari luas areal berhutan 98.306 Juta hektar th 2009.

Penurunan laju deforestasi 2009 ini setara dengan penurunan emisi 193 Juta ton setara CO2. Dengan kata lain, Kehutanan telah menurunkan 30 persen dari target Perpres 61/2011.

Diprediksi, pada 2010 akan lebih besar dengan moratorium, penegak hukum, pemberian Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Rakyat (HR).