Kebakaran Hutan di Riau, 30 Persen di Wilayah Konservasi
- Penulis :
- Yunanto Wiji Utomo
- Selasa, 1 November 2011 | 21:50 WIB
PEKANBARU, KOMPAS.com - Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, Kurnia Rauf, mengatakan, sekitar 30 persen kebakaran hutan di Riau pada tahun ini terjadi di dalam kawasan konservasi.
"Sekitar 30 persen dari sekitar 3.000 titik api yang menjadi indikator kebakaran di Riau berada di kawasan konservasi," kata Kurnia di Pekanbaru, Selasa (1/11/2011).
Menurut dia, titik api atau hotspot hasil pantauan satelit hingga kini menjadi indikator terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah titik api yang terpantau cenderung bertambah.
Namun, ia mengatakan jumlah yang ada masih jauh dari perkiraan titik api pada tahun ini yang mencapai 5.000 titik. "Jumlah titik api yang ada sampai sekarang jauh di bawah perkiraan," katanya.
Menurut dia, jumlah kebakaran lahan dan hutan di Riau pada tahun ini agak berkurang karena faktor cuaca yang sudah memasuki musim hujan. Meski begitu, masalah kebaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman yang belum bisa terselesaikan yang kerap kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat timbulnya kabut asap.
Karena itu, ia mengatakan pemerintah daerah di Riau juga meminta setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan untuk membentuk tim reaksi cepat guna menanggulangi kebakaran lahan dan hutan di sekitar konsesinya.
"Setiap perusahaan harus memiliki tim reaksi cepat penanggulangan kebakaran," ujarnya. Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga bersama BBKSDA Riau juga tengah merintis sebuah satuan kerja penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di tiap kecamatan di seluruh Riau.
Satuan kerja itu nantinya akan saling berkoordinasi agar memangkas birokrasi dan mempercepat tindakan saat terjadi kebakaran lahan dan hutan.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, tercatat 256 desa di Provinsi Riau merupakan daerah rawan kebakaran lahan dan hutan karena terletak di daerah yang memiliki lahan gambut dan hutan.
"Satuan kerja itu nantinya juga akan menaungi kelompok masyarakat peduli api yang akan dibentuk di tiap desa," ujarnya.
