Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Kelemahan Kepemimpinan

Kompas.com - 13/07/2011, 03:52 WIB

Jakarta, Kompas - Tidak dijalankannya lebih dari 50 persen instruksi Presiden hanya menegaskan kelemahan pemerintahan. Kondisi itu menunjukkan pula ada kelemahan dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketidakmampuan menteri menerjemahkan kemauan Presiden, atau akibat politik dagang sapi.

”Ada yang lemah dalam kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Seharusnya semua menteri mengikuti visinya,” papar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajriansyah di Jakarta, Selasa (12/7), sebelum menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Hadir dalam pertemuan dengan belasan pengurus HMI itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Lalu Mara dan fungsionaris Golkar, Ade Komaruddin.

Menurut Fajri, kelemahan ini tampak sejak lama. Sejak dulu muncul isu bongkar-pasang kabinet. Namun, evaluasi kinerja menteri dan perombakan kabinet (reshuffle) tak pernah terjadi. Semestinya Presiden Yudhoyono berani mengambil keputusan.

Fajri juga mengakui, mahasiswa melihat Indonesia terlalu didominasi masalah politik. Ini bukan hanya terkait Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono, tetapi juga partai lain. Setiap partai memiliki kader bermasalah.

Airlangga Pribadi, pengajar ilmu politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, pun menilai, tidak berjalannya instruksi Presiden menunjukkan kegagalan Yudhoyono dalam membangun kepemimpinan nasional. Semestinya, sebagai pemimpin, Presiden tidak menyalahkan anak buah, tetapi mengundurkan diri.

Syarat kepemimpinan, lanjutnya, adalah mampu menunjukkan nilai-nilai yang diperjuangkan bersama. Syarat kedua adalah memiliki kapasitas untuk menggerakkan aparat di bawahnya untuk mencapai tujuan itu.

Saat semua gagal, Yudhoyono tidak bisa menyalahkan menteri. Ini karena sebagai pemimpin, dia yang memilih menteri yang semestinya mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan profesional.

Saat lebih dari 50 persen instruksi Presiden tidak dijalankan, roda pemerintahan tidak bergerak. Ini menunjukkan format kabinet yang tidak efektif.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem) Martin Manurung di Jakarta, Selasa, menyebutkan, negara Indonesia tengah menuju kegagalan. Kegagalan itu bukanlah karena personalia kabinet, karena anggota kabinet dapat berganti orang, melainkan lebih karena tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Indonesia memerlukan pemimpin nasional yang bisa bersikap tegas.

”Tanpa kepemimpinan dan visi yang kuat dari pemimpin bangsa, kita akan gagal sebagai negara. Kita perlu pemimpin nasional yang tegas, yang tidak banyak bicara hanya untuk pencitraan. Kalau dia bisa berubah, kita akan beri kesempatan,” kata Martin.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com