Ekonomi Hijau Jadi Solusi Akhir

Semarang, Kompas - Perdebatan pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi perlu diakhiri. Pendekatan ekonomi hijau adalah jawaban bagi para penentu kebijakan.

”Tak perlu berwacana merumuskan definisi ekonomi hijau. Yang penting, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan lingkungan hidup,” kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dalam acara ”Bank Jateng Mendukung Ekonomi Hijau” di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/4). Kegiatan memperingati HUT ke-48 Bank Jateng itu dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Direktur Utama Bank Jateng Haryono.

Ekonomi hijau adalah visi pembangunan ekonomi meninggalkan praktik bisnis yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Aktivitas bisnis harus kreatif mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Diakui Gusti, pembangunan penting untuk kesejahteraan. Namun, tanpa memerhatikan dampak lingkungan, yang akan muncul justru kerugian besar. ”Akan ada kemerosotan ekonomi yang besar pula,” katanya.

Program pemerintah

Beberapa tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program itu mendorong praktik perusahaan ramah lingkungan dengan simbol warna hitam (buruk) hingga emas (patuh). Perusahaan dengan peringkat hitam dua kali digugat secara hukum.

Pemerintah juga sedang menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang instrumen ekonomi lingkungan. RPP itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu instrumen dalam RPP adalah sistem lembaga keuangan ramah lingkungan. Perbankan bisa aktif dalam penyelamatan lingkungan, di antaranya seleksi ketat pengucuran kredit.

”Perusahaan yang menjaga kelestarian lingkungan perlu kredit khusus dengan bunga kredit rendah dari bank,” kata Gusti.

Pengamat ekonomi dari UGM, Sri Adiningsih, mengemukakan, lembaga keuangan perbankan di Indonesia sebenarnya mulai menerapkan kredit hijau bagi perusahaan yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Lembaga perbankan, kata Sri, memang perlu didorong menerapkan kredit hijau, baik dari segi produk (kredit) maupun bantuan sosialnya sebagai tanggung jawab kepada masyarakat. (WHO)