Selamatkan Indonesia dari Bahaya PLTN

Oleh Habibullah

Memang, sejarah kelam bukan untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan pijakan dalam setiap pengambilan kebijakan. Apalagi, sejarah dalam konteks yang berhubungan dengan keselamatan hidup orang banyak dari dampak negatif bahaya penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Kekhawatiran masyarakat terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang direncanakan pemerintah di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Bangkalan (Madura), Jepara, Bangkabelitung, dan sebagainya bukanlah tanpa alasan. Ketakutan dan kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya PLTN berangkat dari sejarah kelam yang telah terjadi di beberapa negara di dunia. Baik dari kecelakaan dalam sekala kecil maupun sekala besar, seperti pada 28 Maret 1979, terjadi kecelakaan yang relatif kecil di TMI (Three Miles Island), Amerika Serikat.

Kecelakaan yang terakhir dan terbesar terjadi 25-26 April 1986 di Chernobyl, Ukraina, 24 tahun silam. Kecelakaan yang sangat dahsyat ini melibatkan secara langsung 135.000 orang, 24.403 di antaranya dinyatakan terkena radiasi yang cukup berat, dan 29 orang menderita akibat yang fatal. Bencana Chernobyl yang memakan korban jiwa sangat banyak bermula dari rencana mengadakan percobaan untuk mengetahui kemampuan reaktor dalam keadaan darurat. Namun, kurangnya perencanaan yang matang mengakibatkan reaktor tidak dapat dikontrol dengan baik hingga berakibat fatal. Meskipun pada kecelakaan di atas mempunyai arti yang sangat penting bagi industri nuklir, bagi masyarakat kecelakaan ini menjadi catatan sejarah kelam yang meninggalkan trauma sangat dalam khususnya masyarakat Indonesia meskipun bukan bagian dari korban bencana tersebut.

Belajar pada sejarah Chernobyl

Dahsyatnya bencana Chernobyl telah membuka mata masyarakat luas dan para ahli nuklir di seluruh dunia, kemungkinan terjadi kecelakaan ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan. Peristiwa ini membuktikan betapa teknologi yang dianggap sangat canggih ternyata tidak aman, berlawanan dengan janjinya di tahun 1950-an. Chernobyl, setelah sebelumnya terjadi kecelakaan Three Miles Island di AS, menjadi bukti bahwa kekhawatiran masyarakat yang menolak terhadap nuklir ternyata benar. Tiadanya kecelakaan yang setara dengan Chernobyl saat ini bukan berarti teknologi PLTN sudah aman dan nyaman. Berbagai laporan resmi justru menunjukkan puluhan ribu peristiwa (event), baik berupa insiden (incident) maupun kecelakaan (accident) terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, jangan sampai bencana Chernobyl yang pernah mengguncang dunia kembali terjadi di Indonesia yang letak geografisnya menunjukkan akan tingginya risiko terjadinya kecelakaan nuklir.

Seharusnya pemerintah belajar dari sejarah bencana yang menimpa Chernobyl sebelum mengambil keputusan atas rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Sejarah Chernobyl telah menjadi sejarah paling menakutkan bagi masayarakat di seluruh dunia, apalagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi rencana pembangunan PLTN dari pemerintah. Meskipun kecelakaan di atas telah membawa pengaruh yang besar terutama dalam tiga kategori, yaitu perubahan dalam perusahaan (institusi), peralatan (equipment), dan cara kerja (operasional). Termasuk dalam kategori yang ketiga ini adalah faktor manusia, operator training, dan kesiap-siagaan dalam keadaan darurat (emergency preparedness). Ketakutan dan kekhawatiran masyarakat di dunia tetap ada. Di akui atau tidak, rencana pemerintah sama sekali tidak berpijak pada sejarah kelam dalam mengambil sikap dan keputusan yang mempertaruhkan keselamatan orang banyak atas rencana pembangunan PLTN tersebut.

Kebohongan pemerintah

Pemerintah seharusnya sadar bahwa Indonesia tidak pernah memiliki budaya nuklir dalam panjang sejarah peradaban manusia. Percaya atau tidak, pemerintah dalam hal ini seakan ingin membohongi masyarakat akan dampak dari bahaya PLTN dengan memelintir informasi pada publik. Seperti halnya di Chernobyl, operator PLTN beserta pemerintahnya berupaya menutup-nutupi terjadinya kecelakaan itu sehingga mengorbankan masyarakatnya yang tidak tahu bahaya yang mengintainya. Dalam rencana pembangunan PLTN ini, pemerintah Indonesia juga demikian, yaitu melakukan hal yang sama "menutup- nutupi" saat terjadi kecelakaan di fasilitas nuklir Serpong beberapa waktu lalu. Bahkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sama sekali tidak pernah sedikitpun memberi informasi kepada masyarakat tentang peristiwa yang seharusnya masyarakat tahu dan dilindungi dari dampak bahaya PLTN.

Rencana PLTN tersebut sangat terkesan ditutup-tutupi. Upaya pemerintah untuk merealisasikan rencana PLTN di Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk membodohi publik agar menerima rencana itu dengan alasan bahwa energi nuklir adalah solusi yang paling tepat bagi perubahan iklim.

Padahal, sampai saat ini dampak dari energi nuklir di dunia belum mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan dari energi nuklir itu sendiri, yakni radioaktif yang mencemari masyarakat dan lingkungan mulai dari penambangan uranium, pengoperasian normal PLTN, dan dalam bentuk limbah nuklir yang baru bisa habis setelah ratusan ribu tahun. Di sini kita di tuntut untuk sadar, khususnya pemerintah bahwa letak geografis keberadaan negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan mencerminkan tingginya risiko atas penggunaan reaktor nuklir. Di sadari atau tidak, secara alamiah 84 persen wilayah kepulauan Indonesia merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana. Jika ini terjadi, nelayan dan masyarakat pesisir akan mengalami kerugian yang teramat besar akibat dari pembangunan PLTN. Coba kita lihat pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang menimbulkan dampak luar biasa bagi nelayan dengan kurang lebih sekitar 160 hektar perairan tidak diperbolehkan untuk dijadikan daerah operasi penangkapan ikan.

Harus di akui, Indonesia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menggunakan nuklir. Melihat dari semua hal yang nyaris harus diimpor dari luar negeri, mulai dari bahan bakar, reaktor, hingga suku cadang pabrik listrik itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah memanfaatkan energi arus laut, bukan nuklir yang berbahaya tinggi, seperti yang telah terjadi di Chernobyl jika memang untuk menyejahterakan rakyat. HABIBULLAH Direktur Eksekutif Renaisant Institute Yogyakarta