Kesepakatan Kopenhagen Masuk Kerangka Kerja Pembangunan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - "Copenhagen Accord" yang disepakati dalam konferensi tentang perubahan iklim di Kopenhagen, Denmark akan diadopsi dalam kerangka kerja pembangunan nasional sehingga Indonesia memiliki program yang sejalan dengan upaya penanganan perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perjalanan dari Kopenhagen menuju Jakarta.

"Karena Indonesia ikut dalam perumusan tersebut, maka rencana aksi nasional yang sudah kita siapkan akan kita mutakhirkan,artinya yang sudah kita miliki akan kita cocokkan," kata Presiden, Minggu (20/12/2009). Ia menjelaskan sejak awal telah mengetahui pencapaian kesepakatan tentang peran masing-masing negara dalam upaya penanganan perubahan iklim akan berlangsung alot dan tidak mudah.

Namun demikian, Indonesia harus tetap memiliki langkah dalam negeri terlepas dari ada atau tidak adanya kesepakatan di Kopenhagen. "Di samping rencana aksi nasional yang sudah dimutakhirkan, maka kita pastikan dilampiri oleh rencana aksi daerah-daerah. Dengan demikian tidak perlu menunggu sempurna protokol baru," jelasnya.

Lebih jauh tentang rencana aksi nasional, Kepala Negara mengatakan para kepala daerah, bupati dan walikota diminta untuk mendukung hal tersebut, karena mereka merupakan ujung tombak pemerintah di daerah. "Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab susun policy, anggaran dan akumulasi langkah untuk capai itu, tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan dari private sektor," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan keikutserta sektor swasta khususnya yang bergerak di bidang kehutanan, harus menghentikan perilaku main bakar, tebang. "Saya akan berlakukan aturan yang keras bagi yang ingkar, private sector ada di situ selain untuk benefit tapi juga membantu negara," katanya.

Sementara untuk mengajak keterlibatan masyarakat, khususnya yang memiliki kebiasaan ladang berpindah, Presiden mengatakan gubernur, bupati dan walikota diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan kulturnya masing-masing. "Pemberdayaan masyarakat lokal, situasi berbeda, saya harap gubernur dan bupati memikirkan bagaimana menjadi satu bagian utuh. Saya persilahkan, tapi jangan hanya karena untuk urusan global kita pinggirkan saudara-saudara kita," tegasnya.

Presiden dan rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 10.00 WIB. Setibanya di Halim, Presiden beserta rombongan resmi dan Wakil Presiden serta para menteri koordinator langsung melakukan briefing selama 30 menit untuk menindaklanjuti hasil yang dicapai selama kunjungan Kepala Negara ke luar negeri.