INDONESIA dan Norwegia memiliki kesamaan dan perbedaan terkait tantangan besar akibat perubahan iklim. Yang pasti, Norwegia berharap Indonesia mengambil peran besar di Kopenhagen, Denmark, nanti, terutama karena sosok Rachmat Witoelar dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Solheim, sosok yang amat sederhana ini, menunjuk pada kesamaan kedua negara, yaitu sama-sama produsen minyak bumi—yang merupakan tambang yang mengeluarkan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Tantangannya adalah mengurangi emisi karbon dari proses tersebut.
Perbedaannya, Norwegia telah berkomitmen mengurangi 30 persen emisinya dari tingkat emisi 1990 pada tahun 2020, 10 persen di antaranya melalui skema offset dan carbon permit.
Sebagai penghasil minyak bumi, kini proses pengolahan minyak bumi Norwegia pun diakui secara internasional paling ramah lingkungan. Adapun Indonesia baru selesai menghitung cara mengurangi emisi karbon 26 persen—seperti janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pittsburgh.
Tentang upaya menghambat perubahan iklim, hutan menjadi perhatian utama Norwegia. ”Indonesia yang tantangannya berat karena emisi tinggi itu justru berasal dari gambut dan deforestasi,” ujarnya. Norwegia terus mendorong pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
Hutan tropis
Dalam memanfaatkan hutan sebagai salah satu cara melawan perubahan iklim, Norwegia menjalin kerja sama secara bilateral dengan sejumlah negara. Di depan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan iklim Rachmat Witoelar, dia menyebut telah menjalin kerja bilateral dengan Brasil, Guyana, Papua Niugini, dan RD Kongo.
Solheim menegaskan, peran hutan tropis dalam pusaran isu perubahan iklim amat penting. ”Jika bisa mengurangi emisi dari deforestasi hingga 20 persen, itu sangat sukses,” ujarnya.
Untuk membantu upaya Indonesia mengurangi emisi sesuai skema reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) Norwegia menjanjikan dana, sekitar 500 juta dolar AS (sekitar Rp 5 triliun) per tahun untuk lima tahun program kesiapan. ”Ini berlangsung hingga Indonesia siap melaksanakan REDD,” ujarnya. Program REDD ini harus sesuai kerangka UNFCCC, yaitu harus ada laporannya, ada pengawasannya, dan dapat diverifikasi.
Optimisme Kopenhagen
Meski pertemuan Kopenhagen sudah akan mulai Senin (7/12), akhir November lalu negara maju masih menolak memberi janji pendanaan bagi negara-negara miskin, belum ada komitmen pengurangan emisi dari negara maju, Solheim optimistis akan ada kesepakatan di sana.
Dia mendesak para pemain kunci dalam isu perubahan iklim ini, yaitu para emiter utama seperti AS, dan emiter utama sekaligus negara dengan ekonomi berkembang, yaitu China dan India, harus mengambil peran. ”China akan sulit beri kontribusi positif jika Amerika yang emisi per kapitanya 5 kali lebih besar dari China tak mengambil peran kepemimpinan,” ujarnya.
Solheim juga menunjuk Indonesia sebagai salah satu pemegang peran kunci, apalagi sosok Rachmat Witoelar dan Presiden Yudhoyono amat dihormati di forum internasional.
Dalam konferensi yang akan dihadiri lebih dari 90 kepala negara/pemimpin negara itu, menurut Solheim ada tiga isu sulit. Pertama, yaitu komitmen negara maju mengurangi emisinya—ini perlu dipimpin AS. Kedua, negara-negara ekonomi maju, yaitu China, India, Indonesia, dan Brasil, harus turut dalam sistem internasional (ada komitmen mengurangi emisi). Ketiga, dilakukan pembenahan dalam sistem pendanaan, transfer teknologi, dan konservasi hutan tropis, serta perlunya didorong aksi unilateral dari negara-negara ekonomi maju.
Harapan Norwegia adalah cermin harapan dunia. Ketika harapan sedang berkembang, pesawat carteran sang menteri pun mendarat di Blang Bintang, Aceh. End story? (Brigitta Isworo Laksmi)
